Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR ihwal program-program yang akan dijalankan kedepan. Pertemuan tersebut menjadi pertama semenjak puncuk pimpinan lembaga antirasuah dipegang Firli Bahuri.
"Penjelasan terkait dengan bagaimana program KPK ke depan, baik itu rencana strategis 2019-2024, maupun rencana kerja tahunan KPK 2020," ujar Firli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, hari ini.
Firli memastikan sejauh ini hubungan koordinasi antara KPK dan Dewas berjalan secara profesional. Masing-masing saling mendukung untuk pemberantasan korupsi. "Semua proaktif semuanya produktif dan tidak ada suatu persoalan yang menghambat," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Pangabean mengatakan dalam pertemuan pagi hari ini terdapat tiga poin yang akan disampaikan kepada Komisi III.
Salah satu poin mencangkup hubungan yang terjalin antara Dewas dan KPK. "Tentunya begitu (hubungan Dewas dan KPK). Karena kami mengawali, tentu pertanyaan apa sih binatang Dewas itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Tumpak menepis tudingan ketegangan diantara dua lembaga tersebut. Ia memastikan intens berkomunikasi dengan KPK. "Sampai sekarang tidak ada ketegangan. Kami sudah koordinasi dengan baik," pungkasnya. (OL-4)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved