Perempuan Berkeluh soal Ruang Politik

PEMERINTAH diminta untuk memberikan ruang politik yang lebih luas bagi kaum perempuan karena lebih dari 50% penduduk Indonesia terdiri dari kaum hawa.

"Kami berharap pemerintahan Jokowi-JK memberikan ruang yang lebih besar bagi peran serta perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal pengelolaan negara," kata Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesiaa (KPPRI) Irma Suryani Chaniago di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin.

Ia mengakui bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, keterwakilan perempuan di parlemen saat ini menurun. Untuk itu, semua pihak, termasuk partai politik, memiliki tanggung jawab moral meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Dalam acara kuliah umum yang diikuti Korean Women's Development Institute (KWDI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) tersebut, Irma menekankan pelajaran yang bisa diambil dari 'Negeri Gingseng' ialah semangat juang perempuan Korea. "Teman-teman di Korea ternyata juga sulit memperjuangkan hak politik perempuan. Tapi karena semangat yang tinggi, mereka terus maju, sama dengan perjuangan RA Kartini di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KWDI diwakili Associate Research Fellow Chang Eun-ha yang berbagi cerita tentang bagaimana perempuan di Korea meningkatkan kapabilitas politik mereka.

Menurut Chang, setidaknya ada tiga kunci sukses perempuan Korea. Pertama, pendidikan politik bagi perempuan harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya bagi perempuan dikelas tertentu, tapi ke seluruh lapisan.

Kedua, perempuan harus menjadi agen perubahan dengan melibatkan diri dalam tiga unsur, yakni pemerintah, NGO/LSM, dan parlemen. Selanjutnya, ketiga, memiliki jejaring dan kerja sama yang baik dengan sejumlah pihak, baik dengan pemerintah, NGO, serta partai politik.

Sementara itu, Ketua KPPI Ratu Dian Hatifa mengatakan peningkatan kapasitas perempuan tidak cukup hanya dengan aktif bertemu pimpinan parpol dan elite politik. "Kita perlu mengambil manfaat dari kerja sama dengan KWDI dalam meningkatkan kapasitas politik perempuan.