Danantara, Terobosan Strategis Menuju Pertumbuhan 8 Persen, Aset Rp14.700 T Dikelola Fleksibel

PEMERINTAH melalui Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) resmi meluncurkan model revolusioner pengelolaan BUMN. Dengan aset fantastis US$900 miliar (Rp14.700 triliun), superholding ini diyakini menjadi lokomotif baru menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Mengusung fleksibilitas tanpa meninggalkan akuntabilitas, Danantara mengonsolidasikan tujuh BUMN raksasa termasuk Bank Mandiri, BRI, PLN, dan Pertamina dalam satu kendali investasi modern. Para pakir dalam debat publik di Makassar. Menilai langkah ini sebagai lompatan sejarah pengelolaan aset negara, sekaligus menjawab kebutuhan investasi nasional hingga US$650 miliar. Debat publik bertajuk "Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru" yang digelar Nagara Institute di Hotel Claro, Makassar, justru menghasilkan sorotan positif terhadap keberanian pemerintah membentuk Danantara.

Acara yang merupakan roadshow pertama dari 10 kota di Indonesia ini menghadirkan para pakar yang mayoritas mendukung terobosan tersebut. Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (2015-2018), Syarkawi Rauf, menjadi salah satu pembicara kunci yang menegaskan bahwa Danantara mengakhiri era rigiditas regulasi BUMN.

Baca juga : Prabowo Tawarkan Danantara ke Investor Jepang, Janjikan Hal Ini!

"BUMN masa lalu itu rule-nya terlalu kaku. Sekarang diberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar," ujarnya di hadapan peserta yang memenuhi Jasmine Ballroom Hotel Claro, Jalan AP Pettarani.

Menurut Syarkawi, Danantara yang berfungsi sebagai sovereign wealth fund mampu mengelola aset skala besar secara lebih gesit. Fleksibilitas ini, kata dia, justru kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya di pusat, tetapi juga merata hingga ke daerah. Syarkawi memaparkan data yang menunjukkan urgensi Danantara.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan rasio incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia di kisaran 6,33, dibutuhkan investasi sekitar 50,4 persen dari PDB. 

Baca juga : Prabowo Bertemu dengan Ray Dalio di Istana Membahas Penguatan Danantara

Berdasarkan PDB Indonesia saat ini yang mencapai US$1,3 triliun, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai US$650 miliar atau setara Rp10.400 triliun.

"Ini membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Danantara hadir sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan sekaligus mengoptimalkan aset BUMN yang selama ini kurang tergarap maksimal," tegas Syarkawi.

Meski masih dalam tahap penyempurnaan, para pakir menilai desain Danantara telah menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan pola lama. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Prof. Mursalim Nohong, menyatakan bahwa konsolidasi aset BUMN ke dalam satu superholding justru memudahkan pengawasan dan efisiensi.

"Daripada aset tersebar di banyak kementerian dan BUMN yang tumpang tindih, Danantara memusatkan tanggung jawab. Ini langkah maju dalam tata kelola," ujarnya.

Akademisi Fakultas Hukum Unhas sekaligus pengamat investasi, Prof. Aminuddin Ilmar, menambahkan bahwa fleksibilitas yang diberikan pemerintah tidak berarti tanpa pertanggungjawaban.

"Danantara tetap tunduk pada mekanisme audit dan pengawasan DPR. Justru dengan struktur yang lebih ramping, akuntabilitas bisa lebih tajam," katanya.

Direktur Nagara Institute sekaligus moderator debat, Akbar Faizal, menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme publik yang mengikuti roadshow ini.

"Danantara bukan sekadar superholding. Ini adalah pernyataan sikap bahwa Indonesia serius melompat ke ekonomi berdaya saing global. Masyarakat perlu mendukung karena pada akhirnya kemakmuran yang akan mereka rasakan," ujar Akbar.

Debat yang berlangsung seru namun konstruktif ini juga dihadiri oleh Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky, Pengamat Kebijakan Wijayanto Samirin, serta Pengamat Investasi Dr. Andi Nur Bau Massepe. Meski ada catatan kritis, suasana diskusi lebih didominasi optimisme bahwa Danantara, jika dikelola dengan transparansi dan profesionalisme, akan menjadi gerbang emas menuju Indonesia maju. (LN/E-4)