Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan upaya banding atas vonis 2 tahun penjara terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy alias Romy.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK akan mempelajari fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut untuk mempertimbangkan langkah berikutnya. “JPU akan mempelajari seluruh pertimbangan fakta-fakta hukum putusan tersebut secara lengkap,” kata Ali kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Romy dengan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan, kemarin.
Hukuman itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK yang meminta Romy dihukum 4 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.
Ali menuturkan, salah satu hal yang akan dikaji ialah tidak dikabulkannya tuntutan KPK agar hak politik Romy dicabut.
Ali mengatakan KPK mempunyai waktu tujuh hari ke depan untuk memutuskan apakah menerima ataupun menyatakan banding atas putusan hakim dalam perkara Romy ini.
Pakar hukum pidana Abdul Ficar Hadjar menyebut KPK wajib mengajukan banding karena vonis terhadap Romy terlalu ringan. “Kalau melihat dari perspektif kejaksaan sebagai penuntut, hukuman separuh dari tuntutan itu diwajibkan banding,” ujarnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana juga menilai vonis itu terlalu ringan dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. “Harusnya yang bersangkutan dihukum maksimal sesuai dengan pasal yang didakwakan jaksa KPK.”
Majelis hakim dalam putusan itu menilai Romy terbukti menerima Rp255 juta dari Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin juga disebut menerima suap Rp70 juta.
Romy dan Lukman disebut terbukti mengintervensi panitia sehingga Haris lolos dan dilantik menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. Keduanya menyadari tentang perbuatan rasuah, tetapi tetap dilakukan. “Serta saling membagi peran satu dengan lainnya,” kata anggota majelis hakim, Rianto Adam Pontoh.
Baik Romy maupun jaksa KPK menyatakan pikir-pikir atas vonis itu. (Zuq/X-10)
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa (EA) siap menghadiri panggilan Bareskrim Polri pekan depan terkait laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Muhammad Romahurmuziy.
Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, hal itu merupakan persoalan pribadi.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy ke Bareskrim atas pencemarna nama baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved