Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan keputusan Gubernur Riau Syamsuar yang mengangkat keluarga dekat sebagai pejabat di Pemerintah Provinsi Riau.
Menurut Tjahjo, selama proses rekrutmen dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), hal tersebut sah. Ia juga menyampaikan Gubernur Riau telah melaporkan hal itu kepada Kementerian PAN-RB.
"Secara prinsip arahan saya aparatur sipil negara (ASN) itu jangan dilihat anak siapa, bapaknya siapa, tapi sesuai dengan kapasitas. Kalau memang sudah sesuai mekanisme dan pergantiannya seizin Menteri Dalam Negeri, kemudian dari Komisi Aparatur Sipil Negara untuk bisa memilih, saya kira tak ada masalah," kata Tjahjo kepada media seusai bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden RI, Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/1).
Dalam pengangkatan ASN, Tjahjo menekankan aturan-aturan tersebut harus dipenuhi. Selain itu, jenjang karir dan kepangkatan tidak boleh dikatrol serta usia tidak boleh dinaikkan. Pengangkatan pejabat, imbuhnya, tidak boleh menabrak aturan itu.
"Sepanjang sesuai aturan, silakan. Kami tak melihat itu orang daerah mana, agama apa, suku apa, anak siapa," ucap MenPAN-RB.
Baca juga: Istri, Kakak, Adik, Menantu Gubernur dan Sekda Riau Dapat Jabatan
Proses pergantian pimpinan pejabat oleh Gubernur Riau, terang Tjahjo, sudah sesuai aturan dan seizin Menteri Dalam Negeri. Kemudian dalam proses rekrutmennya juga melibatkan KemenPAN-RB.
"Saya sampaikan jangan ada KKN, semua ikuti mekanisme dengan baik," tukasnya.
Seperti yang diberitakan Media Indonesia pada 9 Januari 2020, Syamsuar bersama Sekda Riau melantik keluarganya sebagai pejabat di Pemprov Riau. Belum genap satu tahun, ia melantik keluarganya yaitu istri, abang, adik dan menantu menjadi pejabat Riau.
Pemprov Riau telah melantik 737 pejabat dan diambil sumpah untuk mengisi jabatan eselon 3 dan 4, serta pejabat fungsional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Termasuk beberapa pejabat pindahan dari kabupaten dan kota di Riau. Di antara pejabat yang dilantik itu terdapat anggota keluarga Gubernur Riau dan Sekdaprov Riau.
Menantu Gubernur Riau, Tika Rahmi Syafitri, dilantik sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. Selanjutnya istri Sekdaprov Yan Prana Jaya yakni Fariza juga dilantik sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau. Fariza sebelumnya merupakan staf BKD Riau.(OL-5)
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Pemerintah mengatur jabatan aparatur sipil negara (ASN) diisi oleh aparat TNI dan Polri. Hal itu diatur dalam Rancangan peraturan pemerintah (RPP) ASN.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas untuk melakukan simulasi perpindahan ASN ke IKN.
PEMERINTAH mengubah siklus penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN). Rekrutmen akan lebih sering diadakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
KEMENDIKBUD-RISTEK mengakui, sampai saat ini masih terdapat guru-guru yang belum mendapat penempatan kendati sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK.
PRESIDEN Joko Widodo menunjuk Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Ad Interim.
KEPALA Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pejabat eselon I dan II dari Kementerian PPN/Bappenas yang terindikasi menerima bansos.
PARA pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, kabarnya berangkat ke Yogyakarta. Informasinya, mereka akan melakukan studi tiru berkaitan dengan lembaga Korpri
KEPALA Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menuturkan lelang jabatan Eselon I dan II ramai peminat dari luar lingkup kementerian.
Helldy Agustian mengimbau kepada para pejabat yang dilantik untuk keluar dari zona nyaman atau comfort zone, yakni dengan menjadi individu yang responsif, dinamis, dan berdaya saing global.
Satu bulan lagi (1 November 2023), Janedjri memasuki masa pensiun. Tapi, Sekjen MPR definitif belum terpilih."
HARTA kekayaan pejabat Dinkes DKI Ngabila hanya Rp73 juta, padahal gajinya setiap bulan senilai Rp34 juta. Fakta itu terungkap dalam LHKPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved