Tahun Depan Penuh Tantangan

PENDIDIKAN politik, pemberantasan korupsi, dan ketimpangan ekonomi diprediksikan masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal.

Pernyataan ini mengemuka dalam diskusi akhir tahun yang digelar Suropati Syndicate dan penyampaian catatan akhir tahun ICW di Jakarta, kemarin.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, mengatakan tantangan dalam mewujudkan demokrasi parsipatif secara maksimal masih dialami Indonesia pada 2020.

“Pendidikan politik hingga mengentaskan rakyat dari ketimpangan ekonomi menjadi perhatian. Harus ada pembenahan UU soal politik kita. Parpol dibenahi dulu. Kita tidak bisa lagi memberikan kebebasan berserikat lalu membebaskan bikin partai setiap akan pemilu. Itu harus dibenahi kalau memang kita menganut (sistem) presidensial,” kata Siti.

Kondisi perpolitikan dan demokrasi, lanjut Siti, di tahun depan tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Pada 2020 akan berlangsung pilkada serentak di banyak daerah di Tanah Air. “Karena itu, harus ada perbaikan pendidikan politik dan regulasi politik.”

Dalam menanggapi sinyalemen Siti, juru bicara Kemendagri Bahtiar justru memiliki pemikir­an sebaliknya.

“Saya tidak setuju jika kondisi politik Indonesia tahun depan disebut stagnan. Sebaliknya, akan sangat dinamis dan masyarakat mungkin semakin dewasa berpolitik,” ungkap Bahtiar kepada Media Indonesia, tadi malam.

Bahtiar mengatakan, pada 2020 ada 270 daerah menggelar pilkada serentak yang melibatkan 107 juta pemilih. Selain itu, tahun depan juga dibahas UU Pemilu, UU Parpol, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Pemda. Pun kemungkinan dilakukan simplikasi atau semacam omnibus law di bidang politik dalam negeri.

“Jadi, tidak benar kalau tahun depan stagnan karena pasti terjadi dinamika pertarungan ide dan gagasan di ruang pub­­lik ataupun di parlemen untuk penataan sistem politik yang dimaksud,” imbuh Bahtiar.

Akan tetapi, Bahtiar tidakmemungkiri ada sejumlah tantangan di tahun depan, yakni integritas, profesionalisme, dan manajemen tata kelola pemilu, khususnya penyelenggara ad hoc di kecamatan, desa/kelurahan, dan di TPS. Selanjutnya, media sosial diprediksi masih menjadi sumber konflik karena ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks.

Oleh sebab itu, Bahtiar menilai pendidikan politik kepada masyarakat sangat diperlukan agar semua hal buruk yang pernah terjadi dalam pemilu atau pilkada lalu tidak kembali terulang.

“Ini melibatkan banyak aktor dan aspeknya sangat luas, misalnya partisipasi masyarakat. Bukan jumlah besar yang datang ke TPS. Lebih dari itu, pemilih mencoblos calon kepala daerah dengan pertimbangan rasional. Kita berharap nanti terpilih pe­mimpin yang membawa perubahan bukan sekadar orang baik,” tandas Bahtiar.

Permintaan domestik

Bagi aktivis ICW, Tibiko Zabar, kebijakan antikorupsi pemerin­tah sepanjang 2019 eksplisit tidak memberikan keuntungan bagi program pemberantasan korupsi.

“Program antikorupsi terbatas pada reformasi sektor ekonomi dan bisnis untuk menciptakan iklim sehat bagi investasi. Prog­ram antikorupsi di sektor lain tidak diprioritaskan karena benturan dan konfrontasi dengan elite partai,” ujar Tibiko di kantor ICW kemarin.

ICW juga menyoal UU KPK lama berganti menjadi UU No 19/2019 yang dinilai menjadi bagian tahapan pelemahan KPK. Revisi itu berhasil digolkan di tengah protes masyarakat dan mahasiswa di berbagai daerah.

Adapun prediksi ekonomi di tahun depan, pengamat ekonomi  politik yang hadir dalam diskusi Suropati Syndicate, Fachry Ali, menjelaskan masuk akalnya proyeksi BI menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya 4,9% sampai 5%.

“Kondisi ekonomi global, khususnya perang dagang AS dan Tiongkok, menjadi satu alasannya. Namun, saya memprediksi ekonomi domestik stabil karena ada pemilu di dalam negeri. Tidak bisa dimungkiri aktivitas politik merangsang permintaan domestik yang membuat roda per­ekonomian kita bergerak,” tutur Fachry. (Aiw/Ham/Ten/X-11)