Pengamat: Kondisi Politik Diprediksi Masih Stagnan di 2020

PENGAMAT Politik LIPI, Siti Zuhro, mengatakan tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang maksimal masih akan dialami Indonesia pada 2020 mendatang. 

Pendidikan politik hingga pengentasan ketimpangan ekonomi menjadi hal utama yang harus dilakukan.

"Harus ada pembenahan dalam paket UU soal politik kita," ujar Siti, dalam diskusi Suropati Syndicate, di Jakarta, Minggu, (29/12).

Siti mengatakan pembenahan utama yang harus dilakukan adalah pada skema partai politik. Ia menilai hingga saat ini, skema dan kualitas partai politik di Indonesia masih jauh dari harapan.

"Parpol dibenahi dulu. Jangan cuma diwacanakan. Tidak bisa lagi kita memberikan kebebasan berserikat lalu memberikan kebebasan bikin partai yang terus muncul tiap mau pemilu. Itu harus dibenahi kalau memang kita menganut presidensial," ujar Siti.

Dalam kualitas berpolitik dan demokrasi, Siti menilai kondisi tidak akan jauh berbeda dengan yang terjadi pada 2019 ketika pemilu serentak berlangsung. Terutama karena 2020 juga akan dilaksanakan Pilkada serentak di banyak daerah.

"Harus ada perbaikan pendidikan politik dan regulasinya. Kalau tidak, stagnansi yang akan terjadi," ujar Siti.

Baca juga: NasDem Dorong Daya Saing Masyarakat

Terkait dengan potensi radikalisasi atau politik identitas, Siti mengatakan hal itu juga masih berpotensi kuat terjadi. Hal itu karena saat ini ketimpangan ekonomi masih sangat besar di Indonesia.

"Permasakahan Indonesia bukan radikalisme tapi ada ketimpangan ekonomi yang sangat serius. Jumlah kemiskinan dan pengangguran sangat signifikan," ujar Siti.

Ia mengatakan bahwa selain perbaikan sisem politik, perbaikan kualitas SDM juga sangat penting dilakukan untuk meminimalkan ketimpangan ekonomi.

"Jadi jangan fokus pada radikalisme, jangan terus dibawa ke politik identitas dan radikalisme. Fokus harus pada peningkatan kualitas SDM. Ke depan permasalahan yang harus dijawab adalah bagaiaman mengentaskan kemiskinan kita agar harmoni di masyarakat membaik," ujar Siti.

Sementara itu, pengamat ekonomi dan politik, Fachry Ali, mengatakan bahwa apa yang diproyeksikan Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan menurun menjadi hanya 4,9% - 5% cenderung masuk akal. Kondisi perekonomian global, khususnya perang dagang antara AS dan Tiongkok menjadi salah satu alasannya.

"Kalau BI sudah buat proyeksi saya kira mereka cukup realistis bahwa apa yang dicanangkan pertumbuhan ekonomi 5% ke atas tidak akan tercapai," ujar Fachry.

Meski begitu, ia memprediksi ekonomi domestik Indonesia masin akan bisa stabil. Salah satunya terbantu dengan adanya kegiatan politik, yakni pemilu di dalam negeri.

"Tidak bisa dipungkiri memang aktivitas-aktivitas politik merangsanng adanya domestik demand yang membuat perekonomian berjalan," tutur Fachry. (A-4)