Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA-nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK disebut telah dikantongi Presiden Joko Widodo. Namun, Komisi III DPR RI belum mengetahui hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya.
"Kami belum tahu. Saya kira tak tahu pun tidak masalah. Kenapa? Karena yang harus tahu nanti kalau sudah diangkat, kerja dengan benar atau tidak, baru kita harus tahu," ujar Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/12).
Arsul mengatakan meski tidak dibuka ke publik, ia yakin presiden telah memiliki pertimbangan matang dalam menentukan sosok-sosok Dewas KPK. Ia juga yakin presiden telah melakukan dialog dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat.
"Saya yakin presiden telah pertimbangkan banyak hal dan barangkali tidak terungkap saja ke media bahwa presiden juga minta masukan ke berbagai pihak, utamanya dari elemen masyarakat sipil," imbuhnya.
Baca juga: Soal Kandidat Dewas KPK, Mahfud: Sudah di Kantong Presiden
Sementara itu, sebagai politisi PPP, ia berharap presiden memilih sosok-sosok yang tidak berafiliasi atau masih aktif di partai politik. Itu menjadi penting untuk menghindari konflik kepentingan.
"Terus terang kami pernah menyampaikan agar sebaiknya jangan ada orang yang masih aktif di parpol sehingga tidak terkesan nanti ada conflict of interest atau sekedar kesan ada politisasi di KPK," pungkasnya.(OL-5)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved