Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI II DPR RI menyatakan dukungannya terhadap recana pemerintah untuk memangkas birokrasi dengan menghilangkan sejumlah jabatan eselon III dan IV.
Namun, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, pihaknya membutuhkan konsep yang jelas dari pemerintah agar tidak membingungkan masyarakat.
"Dukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Tapi mesti dijelaskan grand design reformasi birokrasi dulu. Bahwa konsekuensinya ada pemangkasan eselon mesti dilihat per unit kerja," kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (30/11).
Menurutnya pemangkasan eselon sendiri tidak bisa disama-ratakan di semua Kementerian/Lembaga karena beberapa bidang harus dikerjakan dengan sumber daya manusia.
Baca juga : ASN di Bagian Keuangan tidak Kena Pemangkasan Eselon
"Mesti dilaksanakan secara menyeluruh. Ada yang tidak bisa digantikan dengan robot. Tapi unit pendaftaran dan pelayanan dokumen bisa diberikan," ujarnya.
Beberapa jabatan eselon III dan IV yang tidak bisa serta-merta dihapuskan, menurut Mardani, ialah jabatan yang berkaitan dengan kepala kantor atay berhubungan dengan pengelolaan keuangan lembaga.
Meski demikian, jabatan fungsional dinilai akan lebih baik dibandingkan dengan jabatan struktural. Karena jabatan fungsional akan berbasis pada skill dan profesional.
"Jika dijalankan reformasi birokrasi secara utuh akan dijelaskan bahwa fungsional justru lebih baik dibandingkan struktural. Mestinya fungsional yang berbasis skill dan profesional lebih banyak dan lebih diminati dibandingkan jabatan struktural," tandasnya. (OL-7)
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas adalah beberapa pembangunan infrastruktur.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, jajaran Imigrasi Palu juga diminta untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.
KEPALA Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pejabat eselon I dan II dari Kementerian PPN/Bappenas yang terindikasi menerima bansos.
PARA pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, kabarnya berangkat ke Yogyakarta. Informasinya, mereka akan melakukan studi tiru berkaitan dengan lembaga Korpri
KEPALA Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menuturkan lelang jabatan Eselon I dan II ramai peminat dari luar lingkup kementerian.
Helldy Agustian mengimbau kepada para pejabat yang dilantik untuk keluar dari zona nyaman atau comfort zone, yakni dengan menjadi individu yang responsif, dinamis, dan berdaya saing global.
Satu bulan lagi (1 November 2023), Janedjri memasuki masa pensiun. Tapi, Sekjen MPR definitif belum terpilih."
HARTA kekayaan pejabat Dinkes DKI Ngabila hanya Rp73 juta, padahal gajinya setiap bulan senilai Rp34 juta. Fakta itu terungkap dalam LHKPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved