Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid sebelum menutup Rapat Kerja perdana Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, menuturkan semua fraksi di Komisi I DPR RI mendukung visi-misi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk memperbaiki sistem pertahanan nasional. Salah satunya konsepsi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).
“Tidak ada satu pun fraksi yang tidak mendukung bapak Menhan untuk memperbaiki pertahanan kita," ujar Meutya di sela-sela Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Menhan Prabowo didampingi Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono beserta seluruh jajaran Kemhan.
Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan tersebut membahas program kerja Kemenhan selama lima tahun ke depan. Salah satunya, visi Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan nasional.
Selain itu, pembahasan proyeksi pagu anggaran Kemenhan tahun 2020 yang sudah disepakati juga disinggung oleh beberapa anggota Komisi I DPR RI, namun sesi pembahasan anggaran diputuskan berlangsung secara tertutup.
Saat Raker berlangsung, beberapa Anggota Komisi I DPR RI menyinggung potensi ancaman yang dapat menganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI. Anggota Komisi I DPR RI Sugiono berharap Kemenhan dapat menyelesaikan permasalahan Papua yang hingga saat ini belum terselesaikan.
“Hasil kunjungan Komisi I ke Papua dan Papua Barat akan kami sampaikan nanti, dan semoga bisa menjadi bahan perumusan kebijakan pertahanan khususnya di Papua," ucap Sugiono.
Politikus Partai Gerindra ini menuturkan, permasalahan di Papua dan Papua Barat bukan hanya urusan keamanan semata, namun juga menyangkut kesejahteraan rakyat yang harus diambil kebijakan bersama Kementerian terkait.
“Ini titipan suara dari prajurit di Papua, mereka butuh satu postur pertahanan teritorial yang lebih besar, mengingat sulitnya medan dan berkaitan anggaran. Saya kira perlu ada peningkatan kesejahteraan," imbuhnya.
Sebelumnya, Menhan Prabowo menyebutkan masih banyak persoalan yang harus dibenahi pada sektor pertahanan Indonesia. Modernisasi alutsista menjadi salah satu cara memperkuat pertahanan bangsa.
Menurutnya, kebanyakan perang terjadi akibat persoalan penguasaan sumber ekonomi. Sekalipun diawali oleh ideologi, pada ujungnya akan bermuara pada ekonomi.
"Dalam pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi, bukan hanya sekedar biaya," ucap Menhan Prabowo.
Kendati kekuatan pertahanan Indonesia tertinggal secara teknologi, Menhan Prabowo menyampaikan jika harus terlibat perang, konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan.
“Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut bela negara. Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan," kata Prabowo. (OL-09)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Kemenhan pastikan perlindungan prajurit TNI di Libanon melalui sistem komando PBB, dengan langkah mitigasi intensif di tengah eskalasi keamanan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved