Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung mencermati kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, khususnya terkait rencana penghentian Program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) di lingkungan Kejaksaan Agung.
"Wacana pembubaran program tim pengawal, pengamanan pemerintah dan pembangunan (TP4) merupakan sesuatu yang berani dan patut didukung. Kami melihat bahwa wacana pembubaran TP4 adalah bagian dari langkah-langkah Jaksa Agung dalam upayanya melakukan reformasi internal," ujar Ates.
Karena dalam pelaksanaannya, ada oknum-oknum Kejaksaan anggota TP4 baik di tingkat pusat maupun daerah yang telah terindikasi melakukan tindakan tidak baik dan penyalahgunaan kewenangan.
Jika hal ini tidak segera direspons oleh Kejaksaan Agung, tentu akan menjadi bara dalam sekam ke depannya.
"Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung mengusulkan kepada Jaksa Agung agar melakukan perubahan kelembagaan dan komposisi TP4 agar peran dan kontribusi Kejaksaan Agung semakin meningkat dalam mengawal program strategis atau prioritas nasional dan program pembangunan ekonomi nasional," kata Ates.
"TP4 ke depan dapat diubah menjadi Task Force/Satuan Tugas Pengawalan Pembangunan Prioritas Nasional (Satgas Walprinas)" atau apapun namanya," tambah Ates.
Satgas kelak adalah tim khusus yang berada di bawah langsung Jaksa Agung dengan komposisi internal dan eksternal. Pihak eksternal dilibatkan ke dalam Satgas sebagai langkah keterbukaan Kejaksaan Agung agar masyarakat turut aktif dalam pembangun.
"Peran dan fungsi Satgas selain melakukan asistensi kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan pengawalan terhadap program prioritas nasional agar berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," papanya.
"Ini penting untuk peningkatan upaya preventif terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan," tutup Ates. (Antara/OL-09)
Jaksa Agung ST Burhanuddin perintahkan pendataan barang sitaan kasus korupsi setelah ditemukan jaksa menggunakan aset sitaan, termasuk apartemen, untuk kepentingan pribadi.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved