Headline
Gelombang PHK Terus Menghantam

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Pemerintah Waspadai Propaganda Politik HUT OPM

Golda Eksa
05/11/2019 17:51
Pemerintah Waspadai Propaganda Politik HUT OPM
Mahfud MD(MI/ Mohamad Irfan)

PEMERINTAH mengimbau semua pihak untuk mewaspadai propaganda politik yang mungkin dimunculkan pada peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hari jadi kelompok separatis itu jatuh setiap 1 Desember.

 

Baca juga: KPU Sebut 5 Daerah Belum Teken NPHD Pilkada 2020

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan isu politik terkait HUT OPM menjadi perhatian bersama. Penting pula diantisipasi agar isu itu tidak menimbulkan kerusuhan di Bumi Cenderawasih.

"Kalau isu keamanan sudah standar yang dilakukan. Kalau segi politis itu kadangkala membangun opini yang tidak-tidak, yang tidak diduga tiba-tiba muncul opini yang sebenarnya di lapangan tidak ada," ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11).

Mahfud menegaskan pemerintah tetap mengantisipasi semua isu tersebut. Aparat keamanan punya strategi dan akan melakukan pendekatan keamanan sesuai prosedur operasional standar (SOP). Setiap pelanggar SOP akan ditindak, meskipun pelakunya berasal dari internal aparat. (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Polycarpus
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved