Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi berharap agar kepala daerah benar-benar bersih dalam menggunakan anggaran dan tidak main mata untuk meraup keuntungan terkait dengan proyek daerah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu sehubungan inisiatif Kementerian Dalam Negeri yang bermitra dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran pemda. Ia mengatakan pencegahan korupsi yang sudah dilakukan selama ini akan diperkuat ke depannya.
"Ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan karena banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK. Kami berharap nanti tidak terulang lagi ada kepala daerah seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Febri di Gedung KPK, Rabu (30/10) malam.
KPK berharap tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung kasus korupsi setelah lembaga antikorupsi itu memperkuat kerja sama dengan Kemendagri. Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian bertemu dengan komisioner KPK perihal pengawasan dana transfer daerah.
Baca juga : KPK Minta Kapolri Baru Usut Tuntas Teror Bom ke Pimpinan KPK
Febri mengatakan KPK selama ini mempunyai mekanisme koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) untuk pengawasan anggaran.
KPK berharap komitmen kuat dari Kemendagri untuk pencegahan korupai juga diikuti para kepala daerah. Febri mengatakan pihaknya terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga lain.
Di sisi lain, KPK juga berharap bisa meningkatkan kerja sama pencegahan dan penindakan korupsi sehubungan dengan adanya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru.
"KPK juga bisa bekerjasama dengan lebih baik antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang lainnya," tukasnya. (OL-70
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved