Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKJEN Partai NasDem Johnny G Plate menilai amendemen UUD 1945 harus dilakukan secara komperhensif. Karena pada dasarnya amendemen UUD tidak amengenal istilah terbatas.
Namun, dengan catatan harus dipenuhi substansi-substansi yang dibutuhkan dalam konstitusi negara.
"Untuk itu harus dilakukan pendalaman dengan komperhensif terkait dengan level Konstitusi saat ini dan masa depan. Harus didasari dengan ideologi bernegara kita. Jadi bukan hanya satu topik langsung diamandemen. Jangan begitu. Tapi harus dengan analisa mendalam," kata Johnny saat dihubungi Jumat (4/10).
Menurut Johnny, banyak pendapat yang diusulkan masyarakat terkait amendemen UUD 1945, seperti GBHN, evaluasi keserentakan Pemilu, masa bakti Presiden dua periode atau satu periode dengan masa jabatan berbeda, dan kembali UUD yang asli.
"Hal itu harus dianalisa secara mendalam dan evaluasi seluruh aspek semua. Mengapa GBHN yang muncul saat ini karena itu warisan dari MPR periode lalu yang masa baktinya habis 30 September lalu," jelasnya.
Selain itu, amenedemen UUD juga harus diperhatikan manfaatnya bagi masyarakat, implikasinya bagi negara, kepentingan nasional, dan lainnya.
"Harus dilihat secara komperhensif untuk kepentingan kekinian masa depan Indonesia. Menyerap seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang. GBHN bertujuan untuk pembangunan dan fokusnya itu," tandasnya.
"Jadi, tidak asal hanya satu materi pokok merubah amandemen. Harus dilihat secara komperhensif. Selain itu, kita juga harus melihat simulasi perpolitikan yang tepat," imbuhnya. (OL-8)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
WAKIL Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan, saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model GBHN
Rektor Unkris Dr.Ir Ayub Muktiono M SIP berpendapat seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan dalam MPR.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved