Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengusulkan agar pemilihan presiden (pilpres) kedepannya dipilih kembali melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR. Ini pertanyaan publik," ujar Bambang yang ditemui seusai menghadiri rilis survei Cyrus Network di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
Menurutnya, wacana tersebut muncul akibat keruwetan dan mahalnya ongkos menyelenggarakan pemilu secara langsung. Bambang menilai sistem pemilu saat ini juga sifatnya sangat kuantitatif, sehigga memunculkan pertanyaan baginya apakah dengan sistem tersebut aspirasi rakyat sudah terwakilkan.
"Kalau begini keruwetannya dan mahalnya begini kenapa enggak dikembalikan ke MPR saja. Sistem demokrasi sekarang ini kita hanya main angka-angka saja. Belum tentu suara aspirasi rakyat terwakili dengan angka-angka itu," tukasnya Bambang.
Baca juga: GBHN Dibutuhkan Untuk Maksimalkan Pembangunan
Menurut Bambang, wacana tersebut telah berkembang di sejumlah elite politik. Ia memenuturkan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden melalui MPR kembali harus terlebih dahulu dilakukan amandemen UUD 1945.
Meskipun demikian, keputusan terkait realisasi wacana tersebut akan tetap tergantung pada aspirasi rakyat yang diwakilkan oleh partai-partai politik atau fraksi-fraksi yang ada di MPR.
"Bagi kami di DPR dan MPR suara publik terbanyak yang kita dahulukan. Kita petakan suara publik demografi bisa kita lihat bagaimana sebenarnya keinginan masyarakat kita," pungkasnya. (OL-4)
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Aksi demo mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih di Suku Anak Dalam, Jambi, Rabu (17/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved