Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPR terpilih periode 2019--2024 asal PDIP, Junico Siahaan, mengatakan penguatan nilai kebhinekaan memang sangat dibutuhkan di semua lini bangsa saat ini. Termasuk di elite politik dan tubuh DPR.
Ia mengatakan dibutuhkan komitmen bersama seluruh anggota DPR untuk dapat lebih menghidupkan nilai kebhinekaan dalam menjalankan kerja sebagai anggota dewan. Khususnya dalam membuat produk legislasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.
“Terlepas dari penguatan nilai-nilai Pancasila, saya rasa terlebih dulu harus ada upaya bersama memahami makna kebhinekaan dan ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai Pancasila,” ujar Nico, ketika dihubungi, Rabu, (17/7).
Nico mengatakan, penguatan nilai kebhinekaan di DPR dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari pemberian kegiatan penguatan ideologi Pancasila oleh pemerintah, maupun dengan adanya program seperti 4 Pilar MPR, di mana anggota DPR/ MPR bertugas melakukan kegiatan yang membawa nilai Pancasila dan kenegaraan ke berbagai lini masyarakat.
Baca juga : Caleg Terpilih NasDem Harus Mampu Berperan di Parlemen
“Itu bisa saja dilakukan, DPR juga saya rasa sangat terbuka untuk kegiatan seperti itu,” ujar Nico.
Nico mengatakan, dirinya tidak menampik bila polarisasi juga terjadi di DPR. Khususnya saat dan pascapemilu serentak 2019. Di periode selanjutnya kekhawatiran akan masih adanya polarisasi itu juga masih dirasa akan terjadi.
“Jadi sebenarnya ini lebih membutuhkan komitmen semua unsur di legislatif. Bagaimana agar dapat bekerja dengan mengedepankan nilai Pancasila, kebhinekaan, dan persatuan. Bila itu sudah tercapai, DPR bisa membawa nilai-nilai itu dengan lebih maksimal ke masyarakat,” ujar Nico.
Dikatakan Nico, merupakan tugas seluruh anggota DPR untuk saling mengingatkan dan memantau komitmen sesama anggota dewan dalam mengamalkan Pancasila dan kebhinekaan.
“Bila dirasa ada yang sikapnya sudah bertentangan dengan Pancasila, ya tentu harus keluar dari tubuh DPR untuk menjaga marwah DPR,” tutup Nico. (OL-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved