Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih periode 2019 - 2024 Joko Widodo menyatakan akan fokus pada reformasi birokrasi baik di lembaga maupun kementerian. Hal yang ia soroti ialah soal efesiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Demikian ia sampaikan saat memberikan pidato kenegaraan terkait dengan visi misinya untuk Indonesia selama lima tahun mendatang di Sentul, Bogor, Minggu (14/7).
"Karena kecepatan melayani memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita, akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif. Saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya," tegasnya disambut sorak sorai pengunjung.
Baca juga: Pengamat: Prabowo harus Mampu Atasi Kekecewaan Akar Rumput
Oleh karenanya, dibutuhkan sosok menteri yang tegas dan mampu bekerja cepat. Jokowi mengataakn tidak akan segan mencopot pejabat yang tidak mampu bekerja secara efisien dan efektif.
Presiden Jokowi juga menegaskan saat ini ialah waktunya meninggalkan kebiasaan dan pola pikir lama dalam bekerja. "Tidak ada lagi kerja yang hanya rutinitas, tidak ada lagi kerja yang monoton yang begitu saja. Tidak ada lagi lerja di zona yang nyaman. Penyakit kita ada disitu. Kita harus beribah, sekali lagi kita harus berubah," tegasnya.
Menurutnya, pekerjaan yang didasari nilai baru akan menuntut Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif di dunia. "Kita harus membangun niai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradpatasi dengan prkembangan zaman. Kita harus bamgun indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, Indonesia yang inovatif dan Indonesia yang kompetitif," pungkasnya. (OL-8))
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved