Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019, Minggu (30/6).
"Kita baru saja mendapat informasi pasangan Jokowi-Amin dijadwalkan akan hadir," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi oleh Media Indonesia, Jakarta, Sabtu (29/6).
KPU telah mengalokasikan 150 undangan dengan memberikan 20 undangan kepada masing-masing paslon. Adapun tamu undangan yang dikonfirmasi hadir dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin ialah Ketua TKN Erick Thohir, Anggota Dewan Pengarah TKN Pramono Anung Wibowo, Direktur Program TKN Aria Bima, Direktur Informasi & Publikasi: Arya Sinulingga, Direktur Tim Hukum dan Advokasi Ade Irfan Pulungan. Bendahara Umum Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Konten Tina Talisa, Direktur Kampanye Benny Rhamdani, Direktur Relawan Maman Imanulhaq, Direktur Penggalangan Pemilih Muda Bahlil Lahadalia, Wakil Direktur Komunikasi Politik Meutya Viada Hafid, Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Ida Fauziah, Direktur Saksi Arif Wibowo, Direktur Logistik & APK Mayjen (Purn) Muktianto, Direktur Penggalangan dan Jaringan Noor Achmad, dan Direktur Konten TB Fiki Satari.
Selain itu, ada nama konsultan Rizal Mustary dan Riza Primadi. Adapun dua nama lainnya ialah Djuhri dan Aryo Adhi Dharmo.
Baca juga: KPU Pastikan Prabowo-Sandi tidak Hadiri Penetapan Jokowi-Amin
Wahyu menjelaskan, agenda rapat pleno terbuka penetapan presiden dan wakil presiden terpilih akan dimulai pukul 15.30 wib di ruang sidang utama lantai 2 KPU, Iman Bonjol, Menteng, Jakarta.
KPU juga mengundang pimpinan partai politik, seperti dari NasDem, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, Partai Solidaritas Indonesia, PAN, Hanura, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan PKPI. (X-15)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved