Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU hari jelang sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai mematangkan hal-hal teknis yang dibutuhkan untuk kelancaran jalannya sidang.
Juru bicara MK Fajar Laksono menuturkan pematangan hal teknis dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dilakukan oleh ke-9 hakim MK secara internal. Sesuai jadwal, sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 akan dimulai pukul 12.30 WIB, Kamis (27/6) esok.
"RPH terkait putusaan sudah siap untuk dibacakan, kini majelis hakim sedang melakukan rapat internal yang sifatnya adalah persiapan teknis untuk kelancaran sidang besok," ungkap Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu (26/6).
Baca juga: RPH MK Soal Perkara Pilpres Sudah Selesai
Diungkapkan oleh Fajar, ketua MK Anwar Usman saat ini tengah memberikan arahan kepada Sekretariat Jenderal (Sekjen) dan para tim gugus MK yang berjumlah 684 personel. Ke-9 Hakim akan bergantian menggunakan kesempatan berbicara di dalam sidang pembacaan putusan sengketa pilpres 2019.
"Sidang besok merupakan kesempatan majelis hakim setelah kemarin pemohon, termohon telah diberikan ruang dan kesempatan untuk memberikan keterangan. Sekarang giliran mahkamah memutus, teknis pembacaannya seperti apa ya kita lihat besok," tuturnya.
Fajar melanjutkan, seperti sidang-sidang sebelumnya, sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 akan dibuka oleh Ketua MK. Biasanya para hakim akan secara bergiliran bergantian membacakan putusan MK satu per satu.
"Saya tidak berani mengestimasi berapa waktu yang dibutuhkan. Kita juga tidak tahu seperti apa putusannya dan sebanyak apa, berapa halaman putusannya. Maka nanti kita ikuti saja sampai jam berapanya mau sampai malam kan gapapa juga," pungkasnya.(OL-5)
Pemerintah dan MK berkolaborasi memetakan penyebab mandeknya eksekusi putusan hukum. Dengan angka ketidakpatuhan mencapai 20%
MK mengusulkan Indeks Kepatuhan Konstitusional untuk mengukur sejauh mana pemerintah menjalankan putusan final dan mengikat. Fajar Laksono soroti 20% putusan yang belum dieksekusi
Pembelajaran itu juga mencakup penyesuaian serta optimalisasi fungsi Akuntansi Forensik (AF) di KPK, yang sebelumnya memiliki peran dalam menghitung kerugian negara.
Lembaga legislatif tidak lagi bisa berlindung di balik payung hukum yang sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi ekonomi serta rasa keadilan saat ini.
BALEG DPR RI merespons putusan MK yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun pimpinan dan anggota DPR RI (UU Pensiun DPR) inkonstitusional bersyarat.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Jika pada panggilan kedua Juni mendatang pihak termohon tetap mangkir, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan secara paksa.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved