Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN antara kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 pada Jumat (28/6) depan begitu diharapkan sebagian masyarakat.
"Sekarang ini situasinya kan sedang panas. Dua orang itu perlu bertemu supaya pendukung-pendukungnya nggak terus-menerus menyalahkan yang lain. Ya untuk meredakan kondisi politik saat ini juga," kata seorang mahasiswa universitas di Jakarta, Arif, ketika ditemui di Jakarta, Senin (24/6).
Senada dengan Arif, seorang content creator, Lulu, berharap sebelum keputusan MK tanggal 28 Juni, kedua calon presiden itu bisa melakukan pertemuan supaya bisa menyatukan masyarakat dan sesama pendukungnya tidak terlibat dalam keributan lagi.
"Supaya masyarakat Indonesia bisa mengerti sehingga tidak ada demo lagi karena itu bukan hanya merugikan sekelompok tertentu tapi seluruh masyarakat di luar Jakarta. Giliran kayak gini energinya gede tapi di bidang yang lain gak se-berapi-api kayak gini," ungkapnya.
Baca juga: Semua Pihak Harus Terima Putusan MK
Selain itu, seorang perancang grafis, Kevin, mengharapkan masalah politik yang sedang panas di Indonesia ini bisa segera diselesaikan dengan kepala dingin, salah satunya dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo sebelum keputusan MK.
"Semoga nanti tanggal 28 semua pihak menerima dengan lapang dada, tidak ada lagi demo-demo karena itu kan mengganggu kenyamanan masyarakat juga," tuturnya.
Sementara itu, seorang karyawan swasta, Nita, mengatakan selama ini sikap permusuhan lebih sering ditunjukkan oleh para pendukung. Maka pertemuan itu diharapkan menjadi simbol perdamaian supaya sesama pendukung berdamai kembali.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo sebagai dua pucuk pimpinan tokoh politik dapat terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
"Ya harapan kita sih sebelum sidang MK (selesai), itu lebih bagus lagi, sehingga suasana jadi sejuk. Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosan dengan kondisi yang seperti ini, membosankan," kata Moeldoko di Bandung, Kamis (20/6).(OL-5)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved