Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SAKSI pihak terkait yakni pasangan capres-cawpares 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amindalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Candra Irawan, menyatakan, saksi dari kedua kubu (01 dan 02) berada dalam suasana hangat saat menjadi saksi dalam rekapitulasi nasional.
"Mungkin saya cerita sedikit suasana saksi 01 dan 02, suasana sangat akrab, kami saling lempar lelucon. Karena sampai malam. Kami saling berbagi snack," kata Candra dalam persidangan di MK, Jumat (21/6).
"Kami di sela acara atau ketika berikan tanggapan saling berbincang, kami kadang salat bareng. Kami juga saling memberikan selamat dan berpelukan," sambung Candra.
Menanggapi keterangan yang diberikan oleh Candra, kuasa hukum pemohon (Prabowo-Sandi), Teuku Nasrullah, dengan lantang mengatakan tidak ada korelasi antara suasana akrab dengan kesepahaman tentang materi yang disampaikan, dalam hal ini kesepahaman dua pihak saksi dari 01 dan 02.
Baca juga: Saksi TKN: Semua Setuju Pengesahan Hasil Rekap Nasional
Hakim Manahan Sitompul pun langsung menanggapi pernyataan Nasrullah.
"Itu tidak bisa ditafsirkan seperti itu. Saudara Nasrullah saya kira sudah paham apa yang dijelaskan oleh saksi," kata Manahan.
Manahan juga menegaskan, Majelis Konstitusi tetap memegang teguh prinsip objektivitas dalam persidangan.
"Prinsip itu kita tetap pegang," pungkas Manahan.(OL-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved