Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SIDANG lanjutan kasus dugaan korupsi suap jual beli jabatan Kementerian Agama Jawa Timur menjadwalkan untuk menghadirkan lima orang saksi yang salah satunya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun, keduanya tidak hadir dalam persidangan lantaran berhalangan.
Rencananya, Lukman dan Khofifah akan bersaksi untuk dua orang terdakwa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin. Namun dari lima orang saksi hanya dua orang saksi yang dapat hadir dalam persidangan.
Baca juga: Romahurmuziy Akui Kerap Titip Nama ke Menag
"Sampai saat ini yang sudah hadir baru dua orang. Sedangkan Lukman Hakim Saifuddin sesuai pemberitahuan kepada kami sedang ada kegiatan di luar negeri sedangkan Khofifah sedang mengikuti kegiatan Pemprov Jatim," tutur Jaksa Penuntut Umum KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6).
Diketahui, Menteri Lukman saat ini memang masih berdinas di luar negeri dalam kaitan kegiatan kementerian. Sedangkan untuk Khofifah sedang menghadiri kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham BUMD di Jawa Timur.
Selain keduanya saksi lain yang tidak hadir adalah Kiai Asep Saifuddin Chalim. Namun hingga persidangan dimulai yang bersngkutan tidak hadir dan pihak JPU KPK pun belum mendapatkan keterangan dari Asep. Saksi yang hadir dalam persidangan hanya Amin Mahfud dan Saiful Hadi yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Jabatan Kemenag Jawa Timur.
Rencananya, JPU KPK akan menghadirkan para saksi yang tidak hadir hari ini pada persidangan selanjutnya. "Untuk para saksi yang tidak harir, kami akan hadirkan pada sidang berikutnya," tutur Wawan.
Sebagaimana diketahui, terdakwa Haris Hasanudin didakwa menyuap mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Romi dan Menteri Agama Lukman. Haris diduga memberikan uang Rp325 juta kepada Romi dan Lukman Hakim.
Baca juga: KPK Tak Terbitkan SK Gratifikasi Uang Rp10 Juta dari Menag
Jaksa menilai pemberian tersebut patut diduga berkaitan karena Romi dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Haris sendiri seetulnya tidak lolos seleksi karena pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.
Sedangkan, mantan Kakanwil Kemenag Jatim M Muafaq Wirahadi didakwa memberikan uang total Rp255 juta kepada Rommy untuk memperoleh jabatannya. Selain itu Muafaq juga didakwa menyuap Romi Rp91,4 juta kepada Romi untuk membantunya mendapatkan jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. (OL-6)
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa (EA) siap menghadiri panggilan Bareskrim Polri pekan depan terkait laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Muhammad Romahurmuziy.
Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, hal itu merupakan persoalan pribadi.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy ke Bareskrim atas pencemarna nama baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved