Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendampingi tiga pasang Gubernur dan Wakil Gubernur (wagub) terpilih mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna berdiskusi dan berdialog terkait strategi pencegahan korupsi.
Tiga pasang kepala daerah itu ialah Gubernur dan Wagub Lampung terpilih periode 2019-2024 Arinal Djunaedi dan Chusnuniah. Gubernur dan Wagub Maluku Murad Ismail serta Barnabas Orno serta Gubernur dan Wagub Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali.
"Hari ini adalah pelantikan Gubernur terakhir hasil Pilkada yaitu Lampung. Kemudian kemarin Maluku dan Maluku Utara. Seperti biasa setelah dilantik, kita ajak ke KPK untuk berdiskusi dan berdialog berkaitan strategi pencegahan korupsi dan hal-hal yang mungkin ada masukan dari ketua KPK yang ada," kata Tjahjo saat mendatangi Gedung KPK, Rabu (12/6).
Baca juga: Mendagri Sampaikan Arahan Presiden kepada Kepala Daerah
Ketiga gubernur dan wagub itu merupakan pasangan terakhir yang dibawa Tjahjo ke KPK. Ia berharap dari diskusi ini, para kepala daerah terpilih dapat memiliki visi yang sama terkait pencegahan korupsi.
"Selesai sudah semua gubernur dan yang sudah dilantik langsung dibawa berdialog berdiskusi. Agar ada satu pandangan, satu visi untuk pencegahan masalah korupsi," tandasnya.(OL-5)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved