Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUGATAN sengketa hasil pemilu yang diajukan peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan pemilu.
Namun, tidak hanya untuk peserta pemilu, keadilan juga penting bagi penyelanggara pemilu untuk menepis tudingan adanya kecurangan yang disematkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini.
"Bagi kami penyelenggara yang selama ini dituding tidak berlaku adil, juga penting mendapatkan keadilan pemilu bahwa hasil kerja penyelenggara pemilu tidak manipulatif, tidak curang," ujar Komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi, Jakarta, Minggu (2/6).
KPU sudah menunjuk lima firma hukum untuk menghadapi 334 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Menurut Viryan, pihak menyiapkan alat-alat bukti untuk memperkuat argumen dalam persidangan nanti dan membuktikan bahwa bahwa selama ini pihaknya sudah bekerja sesuai aturan dan tidak berlaku manipulatif.
Baca juga: Kumpulkan KPUD, KPU Persiapkan Sidang Gugatan di MK
"Bagi kami, sidang di MK bukan semata-mata soal kalah menang, tetapi memontum bagi kami menunjukan kami telah bekerja dengan sebaik mungkin, menjalankan amanah konstitusi. Pemilu sudah kita laksanakan. Tahapan sekarang adalah upaya mendapatkan keadilan pemilu lewat mekanisme MK," ucap Viryan.
Lebih lanjut ia menambahkan, "Silakan ketiga pihak, yakni pemilih, peserta, dan kami sebagai penyelenggara juga ingin mendapatkan keadilan pemilu. MK bukan semata-mata soal kalah menang, tetapi memontum bagi kami menunjukan kami telah bekerja dengan sebaik mungkin, menjalankan amanah konstitusi," tandas dia. (OL-7)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved