Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KERUSUHAN 22 Mei yang menimbulkan korban jiwa menyulut keprihatinan banyak pihak, termasuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengimbau semua pihak, khususnya elit politik untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan egoisme politik.
"Sejatinya masyarakat sudah sangat lelah atas berbagai kekerasan dan ketegangan yang timbul dalam arus politik itu. Masyarakat perlu ketenangan, masyarakat perlu keamanan dan perlu jaminan masa depan negara yang lebih baik," ungkap Mu'ti di Gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (28/5).
Pihaknya juga menyayangkan adanya oknum yang berencana membuat kericuhan hingga ada rencana pembunuhan tokoh nasional,
"Menyayangkan bahwa peristiwa politik pascapemilu ini ternyata tidak semakin dingin namun sebalilnya. Bahkan setelah peristiwa 21-22 Mei yang lalu, itu perhatian internasional kepada Indonesia memang begitu tinggi dan ada kecemasan dari beberpa negara ihwal masa depan demokrasi dan keamanaan di Indonesia," sebut Mu'ti.
Baca juga : PP Muhammadiyah Sebut Ada Keinginan Prabowo Untuk Bertemu Jokowi
Ia menuturkan saat ini memang tidak relevan ada namanya kubu 01 dan 02. Menurut Mu'ti, proses pemilu sudah selesai pascapemungutan suara. Saat ini, pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mengajukan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi.
"Saya kira itu sebuah langkah hukum yang sangat kita hormati. Itu sebuah langkah yang demokratis dan sekarang tentu perlu adanya kesabaran semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada MK untuk bekerja dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
"Tentu, harapan masyarakat ini juga harus dipenuhi oleh MK. Mereka harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak takut oleh tekanan pihak manapun. Karena pada dasarnya, MK itu sudah menjadi tempat penyelesaian masalah konstitusional yang terakhir karena keputusan MK itu bersigal final dan binding," imbuh Mu'ti.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir mengajak umat muslim sebaiknya mempraktekkan nilai puasa yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam suasana politik saat ini.
Menurutnya, bila gerakan puasa TSM ini dipraktekkan akan memunculkan hasil yang luar biasa.
"Agama mengajarkan jaga lisan, bahkan sekarang di era medsos, jaga tulisan. Itu harus kita praktekan. Menahan marah itu juga enggak gampang, lebih-lebih saat ada pemicu. Selalu orang ada argumentasi ada legitimasi, bahkan dalil ketika marah. Kita praktikan saja dalam puasa, luar biasa nanti hasilnya, puasa terstruktur, sistematis, dan masif itu akan membangun peradaban," tandas Haedar. (OL-8)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Salah satu sebabnya diungkapkan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu karena ada surat dari lembaganya kepada Kepala Polri tertanggal 21 Mei 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved