Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

PP Muhammadiyah Nilai Masyarakat Lelah atas Ketegangan Politik

Insi Nantika Jelita
28/5/2019 22:02
PP Muhammadiyah Nilai Masyarakat Lelah atas Ketegangan Politik
Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti(MI/Insi Nantika Jelita)

KERUSUHAN 22 Mei yang menimbulkan korban jiwa menyulut keprihatinan banyak pihak, termasuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengimbau semua pihak, khususnya elit politik untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan egoisme politik.

"Sejatinya masyarakat sudah sangat lelah atas berbagai kekerasan dan ketegangan yang timbul dalam arus politik itu. Masyarakat perlu ketenangan, masyarakat perlu keamanan dan perlu jaminan masa depan negara yang lebih baik," ungkap Mu'ti di Gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (28/5).

Pihaknya juga menyayangkan adanya oknum yang berencana membuat kericuhan hingga ada rencana pembunuhan tokoh nasional,

"Menyayangkan bahwa peristiwa politik pascapemilu ini ternyata tidak semakin dingin namun sebalilnya. Bahkan setelah peristiwa 21-22 Mei yang lalu, itu perhatian internasional kepada Indonesia memang begitu tinggi dan ada kecemasan dari beberpa negara ihwal masa depan demokrasi dan keamanaan di Indonesia," sebut Mu'ti.

Baca juga : PP Muhammadiyah Sebut Ada Keinginan Prabowo Untuk Bertemu Jokowi

Ia menuturkan saat ini memang tidak relevan ada namanya kubu 01 dan 02. Menurut Mu'ti, proses pemilu sudah selesai pascapemungutan suara. Saat ini, pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mengajukan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya kira itu sebuah langkah hukum yang sangat kita hormati. Itu sebuah langkah yang demokratis dan sekarang tentu perlu adanya kesabaran semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada MK untuk bekerja dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

"Tentu, harapan masyarakat ini juga harus dipenuhi oleh MK. Mereka harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak takut oleh tekanan pihak manapun. Karena pada dasarnya, MK itu sudah menjadi tempat penyelesaian masalah konstitusional yang terakhir karena keputusan MK itu bersigal final dan binding," imbuh Mu'ti.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir mengajak umat muslim sebaiknya mempraktekkan nilai puasa yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam suasana politik saat ini.

Menurutnya, bila gerakan puasa TSM ini dipraktekkan akan memunculkan hasil yang luar biasa.

"Agama mengajarkan jaga lisan, bahkan sekarang di era medsos, jaga tulisan. Itu harus kita praktekan. Menahan marah itu juga enggak gampang, lebih-lebih saat ada pemicu. Selalu orang ada argumentasi ada legitimasi, bahkan dalil ketika marah. Kita praktikan saja dalam puasa, luar biasa nanti hasilnya, puasa terstruktur, sistematis, dan masif itu akan membangun peradaban," tandas Haedar. (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya