Mahfud MD Ricuh Bawaslu dan Papua bukan Pelanggaran HAM

MENTERI koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kerusuhan yang terjadi di Papua maupun kericuhan di Jakarta 22 Mei bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintah kepada rakyatnya. Melainkan dilakukan oleh rakyat dengan rakyat.

"Papua kerusuhan karena antarrakyat dan aparat turun tangan. Makanya, dipilah (mana) rakyat jadi korban ke pinggir (evakuasi), yang perusuh diburu," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

Menko Polhukam Mahfud MD. (MI/Ramdani)

Sedangkan pada kerusuhan 22 Mei di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahfud menilai justru terdapat penganiayaan oleh massa kepada warga setempat. "Yang demo 22 (Mei) itu ada 200 polisi luka-luka, ada yang patah, ininya (lengan) lepas, itu namanya bukan (pelanggaran HAM) terstruktur dan sistematis," tuturnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali. Ia meminta agar melihat HAM dari sisi sosial, ekonomi, politik, kebudyaan, hingga peningkatan kesejahteraan.

"Jangan melihat hak asasi hanya tindakan sepihak dari negera," tuturnya.

Mahfud menambahkan gesekan antarrakyat adalah pelanggaran HAM secara horizontal. Pelanggaran HAM vertikal yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat secara terstruktur dan sistematis, menurut dia, sudah tidak ada lagi.

"Setelah zaman reformasi, bisa menyebut tidak ada (pelanggaran HAM). Kalau zaman Orde Baru ada, itu resmi ada perintah, sana operasi sikat, sekarang tidak ada," pungkasnya. (Medcom.id/X-15)