Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Informasi Pusat menilai calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno dikhawatirkan menjadi korban ketertutupan informasi yang justru muncul dari internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang notabene tim kampanye mereka sendiri.
Klaim kemenangan dan juga kecurangan yang selama ini digembar-gemborkan oleh BPN Prabowo-Sandi pada akhirnya bersumber dari data-data yang tidak akurat dan itu begitu saja dipercaya oleh Prabowo.
"Saya justru khawatir apa yang dialami Pak Prabowo adalah dia menjadi korban dari ketertutupan informasi yang pada sisi lain beliau menerima begitu saja informasi yang masuk dari orang-orang di sekitarnya yang tidak cukup akurat dan bersumber dari informasi-informasi yang keliru. Jadi ada informasi yang disuplai dan itu informasi yang salah," kata Komisioner KIP, Roman Lendong, di Jakarta, Selasa (28/5).
Dasar adanya ketertutupan informasi di internal BPN kata dia setidaknya terkonfirmasi melalui temuan Bawaslu yang tidak menemukan fakta yang cukup terkait kecurangan atau pelanggaran yang dinarasikan oleh kubu 02.
"Itu saja kalau Pak Prabowo cerdik sebenarnya sudah tahu bahwa apa yang dia terima, informasi-informasi dari orang dekatnya bersumber dari informasi yang salah. Tim di sekitar Pak Prabowo entah sengaja atau tidak memaparkan informasi keliru atau dengan kata lain tidak berani memberikan informasi sebenar-benarnya terkait kondisi aktual penyelenggaraan Pilpres 2019. Di situ menurut saya beliau jadi korban ketertutupan informasi," jelas Roman.
Baca juga: Rekonsiliasi Politik Tak Harus Menunggu Prabowo-Jokowi Bertemu
Bagi dia, gelar perkara di MK hanya akan membuang-buang waktu saja karena dari berbagai hal yang disajikan oleh BPN tidak cukup kuat menjadi argumen di persidangan MK.
"Setidaknya Bawaslu sudah menjadi gambaran betapa narasi kecurangan yang selama ini dihembuskan adalah pepesan kosong saja. Jika di Bawaslu saja tidak hadir dengan landasan yang kuat, bagaimana di MK?" gugat Roman.
Dalam konteks keterbukaan informasi kata dia, baik Prabowo dan Sandi harus memastikan betul apakah narsasi yang selama ini digembar-gemborkan muncul dari dasar-dasar yang kuat atau hanya datang dari upaya sekelompok orang yang secara sengaja menjerumuskan Prabowo-Sandi dengan informasi keliru.
"Kalau ini yang terjadi maka sangat disayangkan. Sambil kita berharap agar ada kejujuran untuk menyampaikan informasi secara terang-benderang, apa yang benar dan apa yang salah. Jika langkah ini diambil maka Prabowo akan benar juga mengambil langkah politiknya ke depan," pungkas Roman. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved