Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan nasional di 34 provinsi. Pengesahan hasil pilpres di Papua menjadi provinsi terakhir yang dibacakan KPU.
Dalam catatan data yang dihimpun oleh Media Indonesia, Senin (20/5) dari total 154,3 juta suara sah, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf unggul telak dengan memperoleh 85.617.892 suara (55,49%). Adapun pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 68.686.573 (44,51%).
Jokowi-Amin unggul 21 dari 34 provinsi di Tanah Air, yakni di Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, DIY, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat dan DKI Jakarta, Sumatra Utara, Maluku, dan Papua
Sedangkan, Prabowo unggul di 13 provinsi yakni Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Banten, NTB, Aceh dan Jawa Barat, Riau, Sulawesi Selatan.
"Dengan mengucap Bismillah, hasil pilpres sah, " ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/5). (OL-1)
Baca juga: Rampungkan Rekap di 34 Provinsi, Jokowi Unggul Telak di Papua
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved