Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Panitia Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengklaim sebanyak 108 purnawirawan TNI dan Polri yang mendukung Prabowo-Sandi akan turun jalan dengan melakukan aksi pada 22 Mei mendatang di depan kantor KPU. Aksi tersebut ditengarai karena tidak menerima dengan hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menantang balik pernyataan Tyasno tersebut.
"Memangnya hanya mereka yang purnawirawan? Saya kan purnawirawan juga. Apakah hanya mereka yang merasakan rakyat? Saya juga," ujar Luhut dengan lantang di Hotel Akmani, Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (20/5).
Baca juga: Purnawirawan Pro-Prabowo Pastikan Ikut Aksi 22 Mei
Sebelumnya, Tyasno juga mengatakan bahwa dengan kehadiran purnawirawan tersebut dibutuhkan untuk mendinginkan kondisi politik bangsa karena kondisi politik yang tidak stabil dan terjadinya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistemasif, masif.
Atas pernyataan tersebut, Luhut meminta kepada pihak siapa pun untuk tidak asal bicara.
"Mungkin banyak diantaranya mereka itu belum pernah dengar desingan peluru. Sudahlah kalau soal itu juga saya dan teman-teman enggak akan mau melacurkan profesionalisme kami. Janganlah macam-macam itu ngomong," ucapnya. (OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved