Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENJELANG pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar masjid tidak dipergunakan untuk mempertentangkan terkait isu-isu terkini.
Hal tersebut disampaikan Wapres yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia dalam buka puasa dengan DMI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta sejumlah cendekiawan muslim di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Senin (20/5).
"Dalam rangka menjaga keamanan akhir-akhir ini, isu-isu dalam satu dua hari ini nampaknya. Saya harapkan masjid-masjid tidak dimanfaatkan dan digunakan untuk mempertentangkan dan menjadi tempat pertentangan politik jemaah," tutur JK.
Dalam kesempatan yang sama, ulama tafsir Indonesia, Muhammad Quraish Shihab, mendoakan agar dalam dua hari ke depan dapat berjalan aman serta tidak menimbulkan perpecahan, apalagi sampai jatuh korban. Menurutnya, aksi (pengerahan massa) tersebut sebetulnya sudah tidak perlu lagi dilakukan.
Baca juga: Azyumardi Azra: Ulama Seharusnya tidak Partisan
"Sebenarnya hemat saya tidak perlu lagi, karena aspirasinya sudah terdengar dan ada jalan keluar yang disiapkan undang-undang. Jadi tidak perlu lagi," tutur Quraish.
Menanggapi adanya sejumlah provokasi yang mengatasnamakan agama, dia mengaku heran adanya ajakan jihad menggulingkan kekuasaan. Menurutnya, ajaran agama tidak mengajarkan hal tersebut, sebaliknya ajaran agama justru mengajarkan agar tercipta keamanan dan kedamaian.
"Agama menghendaki taat kepada penguasa, walaupun tidak setuju kepadanya. Harus taat demi menciptakan kedamaian," pungkas Quraish. (OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved