Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PASANGAN calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menang di Provinsi Sulawesi Selatan dengan selisih suara sebanyak 691.802 atas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Berdasarkan akumulasi pada rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 2019, di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Minggu (19/5), pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan 2.117.591 suara atau sama dengan 42,98%, sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 2.809.393 suara atau 57,02%.
Demikian hasil rekapitulasi Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan sah, kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di Kantor KPU, Jakarta, Minggu.
Baca juga: NasDem Amankan 60 Kursi DPR RI
Total suara sah untuk daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan yakni 4.926.984 dan suara tidak sah sebanyak 98.205. Untuk jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 5.025.189 suara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hari ini, Minggu (19/5), melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu nasional untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
Sejak Jumat (11/5) hingga Minggu siang (19/5), KPU telah merampungkan rapat pleno rekapitulasi nasional yang mencakup 30 provinsi di Indonesia. Dari 30 provinsi tersebut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Jokowi- Ma'ruf menang di 18
provinsi, sedangkan Prabowo-Sandiaga unggul di 12 provinsi. (Ant/OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved