Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi nasional di Provinsi Jawa Barat. Hadir kedua saksi kedua pasangan calon peserta Pemilu Presiden 2019 dalam rekapitulasi tersebut.
Usai pembacaan rekapitulasi, saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Azis Subekti memiliki sikap atas hasil rekapitulasi oleh KPU. Pasalnya, BPN menyatakan akan menarik saksinya saat pembacaan rekapitulasi.
"Bagi kami angka-angka itu adalah cerminan yang terjadi di setiap pemilu. Baik di TPS maupun rekap berjenjang sampai dengan provinsi. Seperti halnya Jabar, kami Insha Allah sudah pastikan provinsi-provinsi lain tidak akan menandatangani hasil," ujarnya saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan nasional di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (16/5).
Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga unggul dengan raihan 16.077.446 suara. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 01 hanya meraih 10.750.568 suara.
"Namun demikian kepada mereka para penyelenggara yang sempat ketahuan mencederai demokrasi kita dan yang tidak ketahuan telah mencederai demokrasi kita, mencederai suara rakyat, saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka," urai dia.
Azis kemudian mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat serta kepada penyelenggara pemilu, baik KPU provinsi, KPU daerah, sampai dengan petugas TPS.
Bawaslu tidak luput mendapat ucapan terima kasih dari Azis. "Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi integritasnya dan kejujurannya dalam melakukan penyelenggaraan pemilu," tandasnya.
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting menyampaikan rasa terima kasih atas pernyataan Azis. "Terima kasih Pak Azis rasanya teduh, sejuk mendengarkan kata seperti itu. Sayangnya, tidak mengucapkan terima kasih kepada KPU juga," ucap Evi. (Ins/A-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved