Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) kembali melanjutkan rekapitulasi suara nasional Pemilihan Umum Presiden 2019.
Sampai dengan Senin Malam pukul 22.00 WIB, KPU telah merampungkan 12 provinsi. Di provinsi Lampung, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin tercatat unggul atas pesaingnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ketua KPU Lampng Nanang Trenggono mengungkapkan, keseluruhan jumlah pemilih yang ada di Lampung sebanyak 6.293.486 pemilih, dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 4.895.585 pemilih.
Baca juga : Rekapitulasi Nasional, Pulau Kalimantan Milik Jokowi-Amin
"Sementara itu hasil perolehan suara untuk paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin sebanyak 2.853.585, dan untuk paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 1.955.689," kata Nanag di Gedung KPU, Jakarta, Senin (13/4).
Perolehan itu berasal dari jumlah suara sah sebanyak 4.809.274 dan tidak sah sebanyak 86.311 dari total keseluruhan suara sebanyak 4.895.585.
Adapun sampai dengan pukul 23.00 WIB, KPU masih terus mengejar tuntasnya proses rekapitulasi perhitungan suara nasional, di mana provinsi Sulawesi Utara yang kali ini mendapat giliran.
Sebagaimana diberitakan, rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara atau TPS sejak 17-18 April. Proses dilakukan berjenjang dan akan berakhir hingga di tingkat nasional mulai 25 April-22 Mei 2019 mendatang. (OL-8)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved