Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
HARI ketiga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri dan penetapan hasil pemilu 2019, KPU sudah mengesahkan rekapitulasi dari 8 provinsi.
Dari 8 provinsi itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di 6 provinsi. Adapun 6 provinsi tersebut ialah Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Kalimantan Barat.
Sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer urut 02 Prabowo-Sandiaga menang di Kalimantan Selatan dan Bengkulu.
Adapun total keseluruhan suara dari 6 provinsi untuk Jokowi-Ma'ruf adalah 7.413.099, sedangkan suara yang diperoleh Prabowo-Sandiaga adalah 4.809.998. Dengan begitu, selisih suara menjadi 2.603.101 suara untuk paslon nomor urut 01.
Adapun jumlah total suara sah ialah 32.223.457, dan suara tidak sah ada 292.984. Total jumlah suara sah dan tidak sah 32.516.441.
Berikut jumlah suara rekapitulasi nasional di 8 provinsi :
Jumat 10/05/2019
Provinsi Bali:
Paslon 01: 2.351.057
Paslon 02: 213.415
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
Paslon 01: 495.729
Paslon 02: 288.235
Sabtu, 11/05/2019
Provinsi Kalimantan Utara:
Paslon 01: 248.239
Paslon 02: 106.162
Provinsi Kalimantan Tengah:
Paslon 01: 830.948 suara.
Paslon 02: 537.138 suara.
Provinsi Gorontalo:
Paslon 01: 369.803.
Paslon 02: 345.129
Minggu, 12/05/2019
Provinsi Bengkulu:
Paslon 01: 583.488
Paslon 02: 585.999
Provinsi Kalimantan Selatan:
Paslon 01: 823.939
Paslon 02: 1.470.163
Provinsi Kalimantan Barat
Paslon 01 : 1.709.896
Paslon 02 : 1.263.757
(OL-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved