Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MASSA yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) akan berunjuk rasa di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (9/5) besok. Sebanyak 11 ribu personel gabungan akan disiagakan mengawal jalannya aksi.
"Kita siapkan 11 ribu personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Rabu (8/5).
Argo mengaku telah menerima surat pemberitahuan atas unjuk rasa tersebut. Karenanya, estimasi massa belum diketahui.
"Masih kita cek jumlah massa yang akan hadir," ujarnya.
Sebelumnya, beredar selebaran aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana, dan mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid.
Terpisah, Eggi Sudjana mengatakan akan mulai berunjuk rasa ke Bawaslu dan KPU pukul 13.00 hingga 17.49 WIB. Sebelumnya, mereka akan berkumpul di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan. Salah satunya, menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'aruf Amin.
Baca juga: KPU Bersiap Lakukan Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 2019
"Lalu, dibongkar kecurangannya. Tolong dimengerti oleh pers, kita selalu dipojokin gerakan ini makar atau mau menggulingkan pemerintah yang sekarang. Itu keliru. Kan itu capres, bukan presiden. Kalau capres mah enggak ada urusannya dengan protokoler presiden," tukas Eggi.
Menurut dia, Jokowi selaku petahana dinilai bukan presiden dalam Pemilu 2019. Jadi, tuntutan diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf, kata dia, bukan makar.
"Itu yang kita perjuangkan, kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis. Sudah banyak data-datanya itu," ujarnya.
Untuk massa, Eggi belum dapat memastikan. Ia menyebut siapa saja boleh ikut unjuk rasa.
Aksi unjuk rassa itu, dinilai Eggi bisa dikatakan people power bisa tidak. Salah satu kategori people power, kata dia, massa yang banyak.
"Inisiatornya Kivlan Zen bersama saya. Kalau skalanya besar itu namanya people power, kalau skalanya kecil ya unjuk rasa biasa aja," kata Eggi. (Medcom/OL-1)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved