Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut Tim Investigasi usulan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tidak relevan. Kala itu, Fahri mengusulkan tim tersebut karena muncul dugaan adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena keracunan.
Komisioner KPU RI Viryan Aziz menyebut pihaknya sudah mengaudit medis terhadap petugas KPPS yang meninggal dengan bantuan Kementrian Kesehatan (Kemenkes).
"Tim investigasi saya pikir tidak relevan. Kita sejak awal sudah komunikasi dengan Kemenkes. Jadi, lewat jajaran Kemenkes di rumah sakit, di layanan kesehatan, bisa mendapatkan informasi penyebab meninggalnya jajaran kami," kata Viryan di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (8/5).
Baca juga: KPU Diminta Perhatikan Kesehatan Petugas KPPS
Diketahui, petugas KPPS yang meninggal dunia terus bertambah. Data terakhir, sebanyak 456 petugas meninggal dunia dan 4.310 jatuh sakit. KPU pun memberikan santunan dana kepada keluarga atau ahli waris petugas KPPS tersebut.
"Menurut kami ini langkah yang sangat baik karena sudah memberikan santunan. Pada pemilu 2014 tidak mendapatkan santunan, ini poin positif. Lalu, tinggal teknis administrasi juga karena tidak bisa cepat-cepat memberikan kepada ahli waris, perlu ada verifikasi," ungkapnya.
Selain itu, KPU juga mendapat dukungan kesehatan dari Kemenkes untuk petugas KPPS saat melakukan rekapitulasi di kecamatan. Ia menceritakan tadi malam ketua KPU Bekasi jatuh pingsan saat melakukan rekap.
"Kita berharap ini tidak lagi terjadi. Kita selalu bilang sekarang wajib menjaga kesehatan karena nanti KPU provinsi yang hadir di rekap nasional yang akan mempresentasikan. Nah, mudah-mudahan semua sehat dan kami terus mempercepat pemberian santunan," tandas Viryan.(OL-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved