Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL Ijtima Ulama III mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi pasangan calon capres-cawapres 01.
Merespon hal tersebut, Komisioner KPU Wahyu Setiawan angkat bicara. Ia meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada KPU untuk bekerja dengan baik dengan tanpa intervensi.
"Jangan menekan-menekan KPU, karena KPU tidak bisa ditekan siapa pun. KPU juga tidak akan tunduk kepada pihak mana pun. Itu prinsipnya. KPU tidak tunduk pada 01, tidak tunduk pada 02, kami tunduk pada Undang-undang," jelasnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Kamis (2/5).
Selain itu, hasil Ijtima Ulama III juga menyebut telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca juga: Pemda Minta KPU Koreksi Pemilu Serentak
Menurut Wahyu, jika ada temuan kecurangan bisa melapor ke Bawaslu yang diberikan kewenangan oleh UU untuk memproses dugaan kecurangan pemilu.
"Soal kecurangan itu pun harus dibuktikan lewat mekanisme hukum yang berlaku. Jadi laporkan kepada Bawaslu.Tidak bisa kemudian dugaan kecurangan itu hanya klaim sepihak, tanpa melalui proses pembuktian berdasarkan hukum yang berlaku," tegas Wahyu.
"KPU tentu menghormati Itjima Ulama III, siapa pun yang berpandangan terkait dengan pemilu 2019 kita hormati. apalagi kelompok masyarakat menyuarakan agar pemilu itu berlangsung dengan jujur dan adil tanpa kecurangan. Kita tentu menghormati tetapi tentu kita juga harus menghormati hukum yang berlaku," tandasnya. (OL-2)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved