Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PULUHAN emak-emak pendukung pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga berdemo di depan gedung KPU Pusat, Jakarta, Minggu (21/4). Mereka mendesak KPU untuk bisa bekerja dengan jujur dan adil.
"KPU, tugasmu sangat berat buat bangsa ini. Emak-emak sudah tahu 02 menang real count. Kami tunggu keadilan sejatimu," tulis emak-emak pendemo dalam spanduk yang mereka bawa.
Salah satu peserta demo, Endah Fitriana, mengatakan bahwa kehadiran mereka bukan hanya untuk menuntut KPU menerima hasil real count yang sudah dimiliki pihak Prabowo-Sandiaga. Lebih dari itu, ia mengatakan kedatangannya sebagai bentuk dukungan pada KPU agar bisa bekerja dengan jujur dan adil.
"Kami percaya KPU bagian demokrasi yang jurdil jangan jadi bagian dari penjahat demokrasi. Kami relawan-relawan ingin pemilu yang adil. Kami ingin demokrasi yang adil jujur, kami ingin agar KPU menegakkan kebenaran dan kejujuran," tutur Endah.
Baca juga: Prabowo Tegur Emak-Emak di Purwokerto
Koordinator kegiatan demo tersebut, Sangap Surbakti, mengatakan harapan akan pemilu yang jujur, adil, bersih, dan transparan disematkan pada KPU. Namun, pada kenyataannya Pemilu kali ini diwarnai indikasi dirusaknya demokrasi oleh KPU.
Seperti ditemukannya ribuan pelanggaran di TPS pada hari pencoblosan, kesalahan memasukkan data yang berujung pada klaim kesalahan tidak sengaja atau human error tapi merugikan salah satu kandidat presiden dan informasi quick count.
"Emak-emak memahami beratnya pekerjaan penyelenggara pemilu, maka izinkan kami melakukan aksi simpatik sebagai support kami untuk KPU," tutur Sangap. (OL-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved