Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan tidak benar bahwa ada pencetakam surat suara di kantor media. Pencetakan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang sudah ditunjuk oleh KPU.
Hal itu diungkapkam Wahyu terkait adanya puluhan warga anggota LSM dikabarkan menggerebek kantor media Tribun Timur, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menuding telah terjadi pencetakan dan penimbunan surat suara secara ilegal di kantor Tribun Timur.
"Tidak mungkin, jadi terkait dengan kabar yang beredar ada surat suara dicetak ilegal itu dipastikan tidak benar," ujar Wahyu, ketika dihubungi, Minggu, (21/4).
Wahyu mengatakan belum menerima laporan dari KPU Makassar soal masalah tersebut. Namun, Wahyu tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja lokasi itu memang disewa KPU Makassar untuk menyimpan logistik pemilu.
"Ini konteksnya penyimpanan kapan? Kalau terkait penyimpanan logistik kita kan memang menyediakan dana untuk sewa gudang, karena memang situasi di KPU kabupaten kota itu sebagian besar tidak dilengkapi gudang yang memadai. Sehingga penyimpanan logistik pemilu dulu itu memang kita mneyediakan anggaran untuk sewa gudang," ujar Wahyu.
Di lini masa media sosial, beredar video dan foto puluhan massa sedang mendatangi kantor Tribun Timur menjadi viral setelah diunggah oleh akun bernama Budi Akbar. Dalam foto dan video yang diunggah terlihat ada tumpukan kertas seperti surat-surat suara. Namun, belum ada konfirmasi lebih lanjut tentang kebenaran foto dan penemuan surat suara tersebut. (A-2)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved