Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOALISI partai pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menunggu hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil perolehan suara Pemilu 2019.
"Pertama tentu kita harus punya rujukan dan kita menunggu hasil resmi dari KPU," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta pada Kamis (18/4).
Menurut Airlangga, hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei juga menunjukkan jumlah pemilih capres-cawapres nomor urut 01 unggul.
"Berdasarkan teori statistik dan berdasarkan pengalaman tidak jauh berbeda antara hasil dari quick count dan hasil resmi KPU yang masih kita tunggu," ujar Airlangga.
Baca juga: Semua Pihak Harus Tahan Diri Tunggu Hasil KPU
Sejalan dengan Partai Golkar, politikus senior PDI Perjuangan Puan Maharani juga menjelaskan partai berlambang banteng itu menunggu hasil penghitungan dari KPU.
"Ya Alhamdulillah, tapi hasil quick count ini masih terus berjalan. Jadi kita tunggu hasil real count dari KPU dan juga tetap optimistis suaranya tetap di atas 20%," ujar Puan terkait keunggulan pemilih capres-cawapres nomor urut 01 serta partainya dalam Pileg 2019.
Partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Koalisi ini secara resmi berdiri bersamaan dengan diserahkannya nama calon presiden-wapres Joko Widodo-Ma'ruf
ke KPU pada Agustus tahun lalu.
Koalisi ini terdiri atas 10 partai yaitu PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, Hanura, PPP, PKPI, Perindo, PBB, dan PSI. (OL-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved