Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menaruh harapan besar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proses kemajuan bangsa. Hal tersebut ia ungkapkan saat bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (29/3) malam.
"Indonesia hari ini di bawah kepemimpinan Jokowi mulai mengarah dari sebagian apa yang saya harapkan," ungkap Surya.
Di hadapan para tokoh Sulsel yang hadir, Surya menceritakan bagaimana keakrabannya dengan Presiden Jokowi yang terjalin secara personal. Dirinya pernah bercerita kepada Jokowi, 20 tahun yang lalu Surya sempat berkeinginan untuk menjadi seorang presiden layaknya Jokowi.
"Kini ambisi tersebut sudah tidak ada lagi. Saya sangat bersyukur Indonesia punya Jokowi. Saya punya komitmen personal dengan dirinya, Jokowi telah merebut hati saya dan saya menyayangi dia. Saya ingin dia kembali menjabat presiden," paparnya.
Surya melanjutkan, di antara para calon presiden yang ada, Jokowi merupakan sosok capres terbaik. Dukungan yang ia berikan melalui NasDem diharapkan mampu berkontribusi membantu Jokowi membawa Indonesia lebih maju.
"Saya tidak berharap banyak kecuali Indonesia bergerak ke depan. NasDem akan mengawal pemerintahan ke depan jika bangsa Indonesia masih memercayai Jokowi. Saya besar di negeri ini, untuk membalasnya saya bertanggung jawab memastikan negeri ini maju dan tidak boleh mundur," tuturnya.
Baca juga: Surya Paloh Optimistis Jokowi Menang 80% di Sulut
Narasi mundur ke belakang yang dikatakan Surya ialah bangsa yang masih suka membahas isu-isu kecil yang tidak memberi dampak positif kepada kemajuan pembangunan. Isu-isu tersebut antara lain isu yang menilai satu agama paling benar sehungga tidak perlu menghormati perbedaan agama lain.
"Itu bukan Indonesia. Kita harusnya sekarang menggunakan klasifikasi yang ada untuk membuat Indonesia maju," ungkapnya
Surya berharap, silaturahmi dirinya dengan para tokoh-tokoh Sulsel mampu membangunkan kesadaran Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia yang tidak terhalang dengan segala perbedaan suku dan agama untuk membangun bangsa.
"Hidup bukan untuk diri sendiri. Saya bertekad untuk memberikan makna dalam setiap tarikan nafas hidup saya untuk mensyukuri arti kehidupan yang saya miliki," pungkasnya.(OL-5)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved