Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mewakili lembaga ICW meminta Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali untuk segera memecat lima orang pegawainya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kelima orang tersebut menjadi bagian dari seribu lebih pegawai negeri sipil (PNS) yang belum dipecat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
"Berdasarkan data yang kita terima pada bulan september tahun 2018, sangat disayangkan di internal MA ada 5 pegawainya yang sudah jadi terpidana kasus korupsi akan tetapi belum dilakukan pemecatan dan masih menerima gaji," tutur Kurnia di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Rabu (27/2).
Baca juga: KPU Terapkan Dua Zona Kampanye Rapat Umum
Untuk itu, ICW berharap pihak MA segera memecat kelima pegawainya tersebut agar tidak memperbesar potensi kerugian negara yang ada akibat masih diterimanya gaji para pegawai tersebut.
ICW pun menyayangkan MA sebagai lembaga yang seharusnya mampu menjaga integritasnya dan juga menciptakan zero tolerance atas korupsi namun justru membiarkan ada lima pegawainya yang telah menjadi terpidana korupsi dan masih menerima.
"Memang kami tidak memiliki namanya maupun jabatannya, kami hanya mengetahui jumlahnya saja," tutur Kurnia.
Kurnia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui seperti apa respons MA terkait surat yang disampaikan pihaknya. Namun pihaknya berharap surat tersebut dapat cepat direspons dan dapat disampaikan juga ke publik.
"Karena maslah ini sudah menjadi masalah besar dan beberapa kali diberitakan di media. Jadi harapan kita Hatta Ali ketua MA bisa cepat merespo suarat dari ICW," pungkas Kurnia. (OL-6)
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
CPNS tetap menjadi salah satu profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penjelasan terkait kecilnya jumlah pengembalian simpanan peserta Tapera
Kejaksaan Agung akan terus mengawal proses pengajuan kasasi yang akan diajukan terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
Juru Bicara MA Suharto menyampaikan baiknya masyarakat sabar menunggu tiap proses hukum yang sedang berjalan.
TIM investigasi KY masih mengumpulkan bukti terkait vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
KPK menyatakan kesiapan untuk membuka penyelidikan jika ditemukan indikasi rasuah dalam putusan bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur
Pengacara R Kelly meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan vonisnya atas tuduhan kepemilikan pornografi anak dan penggugahan seks terhadap anak-anak.
Mahkamah Agung menyebut belum menerima pengaduan terkait putusan bebas yang dikeluarkan majelis hakim PN Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved