Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PROSES peradilan yang kredibel dan dapat dipercaya serta menghadirkan kepastian hukum adalah salah satu fondasi penting untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.
Menurut Presiden Joko Widodo, kepastian dan transparansi hukum merupakan pilar penting kekuatan bangsa menuju Indonesia yang maju.
Presiden Jokowi menegaskan peran penting peradilan tersebut saat menghadiri Sidang Pleno Mahkamah Agung RI 2019 di Jakarta Convetion Center, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).
Sidang pleno itu bertema 'Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi'.
Dalam upaya memberikan kepastian hukum, jelas Presiden, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah, seperti pemberantasan korupsi dan pungli, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta reformasi birokrasi.
"Ini semua merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa. Namun, apa yang dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya apabila tidak diimbangi dengan dukungan lembaga peradilan," tandasnya.
Baca juga: Jokowi dan JK Hadiri Sidang Pleno Istimewa MA
MA, sambung Kepala Negara, turut menjadi kunci bagi keberhasilan Indonesia melakukan lompatan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, melonjaknya peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis dari angka 120 ke 73.
"Di situ ada peran penting dari reformasi di lembaga peradilan yang dipimpin MA. Saya semakin optimis bahwa sistem peradilan di Indonesia akan semakin inovatif, semakin maju, dan memperkuat kepercayaan dari rakyat akan keadilan," tandasnya.
Acara itu turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua DPD Oesman Sapta Odang serta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. (OL-3)
Kota Bontang menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun Ranperma pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian ASN melalui pendekatan humanis.
Materi pelatihan akan berbasis pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sehingga para peserta dapat memahami secara konkret modus dan risiko tindak pidana korupsi di sektor peradilan.
Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.
Menteri Hukum RI telah mengesahkan pendaftaran Kepengurusan INI KLB Bandung di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah.
Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi.
Mahkamah Agung menolak gugatan BYD terkait merek DENZA dan memenangkan Worcas Group. Putusan ini mempertegas prinsip first-to-file di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved