Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengatakan anggaran negara mengalami kebocoran. Namun, JK menilai, kebocoran 25% yang disebut Prabowo berlebihan.
JK menjelaskan, kebocoran tersebut faktornya adalah korupsi yang dilakukan pejabat hingga kepala daerah yang dibuktikan setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kenapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap? Pasti (bocor). Tapi, tidak berlebihan seperti itu,” kata JK di di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/2).
Baca juga: KPK Bongkar Megakorupsi Rp5,8 T
Pun demikian, meski banyak pejabat yang korupsi, JK menegaskan hal itu tidak bisa dipukul rata. Ia yakin masih banyak pejabat lain yang bersih. Terlebih, kata JK, saat ini pemberantasan korupsi gencar dilakukan sehingga membuat orang takut berniat buruk.
Menurut JK, penyimpangan alokasi anggaran ditemui pada pos proyek pembangunan. Soal angka pasti kebocoran anggaran, JK menilai itu sulit dilakukan penghitungan. “Tidak benar itu diratakan 25 persen, saya kira tidak,” jelasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengklaim memiliki data 25% anggaran negara atau sekitar Rp500 triliun bocor. Dasar perhitungannya, 25% dari anggaran negara sekitar Rp2 ribu triliun.
Prabowo menjelaskan kebocoran anggaran itu dipicu perilaku korupsi terhadap proyek-proyek pembangunan yang nilainya digelembungkan. (OL-7)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved