Semringah Secukupnya

PEKAN depan, wajah Republik ini sepertinya akan tampak lebih semringah. Kamera-kamera berita bakal menangkap keriuhan di terminal, stasiun, bandara, serta gerbang-gerbang tol dan rest area. Antrean kendaraan mengular panjang, mengantarkan orang-orang yang akan menuntaskan ritual tahunan mudik Lebaran atau sekadar liburan ke tempat wisata favorit.

Maklum, kalender Maret 2026 sedang berbaik hati. "Merahnya banyak banget," kata seorang kawan. Merah yang ia maksud ialah tanggal merah alias hari libur. Bagi sebagian orang, termasuk kawan itu, ketika melihat tanggal merah berderet panjang, separuh persoalan hidup serasa lenyap. Namun, bagi sebagian lain, khususnya pengusaha, hari libur yang kepanjangan ialah momok yang merusak ritme produktivitas.

Ya, pertemuan antara Nyepi dan Idul Fitri di bulan ini telah menciptakan jembatan libur yang panjang. Apalagi, selain menambahnya dengan cuti bersama, pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA). Karena itu, praktis ada masa libur nyaris selama dua pekan yang seolah menjadi oase di tengah penatnya rutinitas.

Pemerintah pun tak kalah semringah. Narasi optimisme terkait dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 ditiupkan. Prediksinya bakal melenting di atas 5%. Alasannya klasik, faktor musiman Ramadan dan Lebaran, apalagi ditambah Nyepi, membuat uang beredar melimpah dan menggerakkan belanja (konsumsi).

Ada tunjangan hari raya (THR) dan bantuan hari raya (BHR) yang cair hampir serentak, ada bantuan sosial yang digelontorkan jelang Lebaran, dan jangan lupa omzet pariwisata yang mungkin bakal meledak. Angka-angka statistik itu seolah hendak berkata: ekonomi kita sedang baik-baik saja.

Namun, benarkah kita sedang baik-baik saja? Ataukah sebetulnya kita sedang terperangkap dalam semacam kamuflase, tampak oke dan meyakinkan dari luar, tetapi di dalam ada pergulatan persoalan yang luput dari pantauan statistik.

Jika kita mau sedikit menepi dari keriuhan lalu lintas mudik dan liburan, kita akan menemukan potret yang jauh berbeda. Di sudut-sudut pasar, di balik rak-rak ritel, ada masyarakat menengah bawah sedang berdesakan bukan untuk belanja baju Lebaran, membeli tiket perjalanan ke kampung halaman, atau berwisata, melainkan mengantre sembako murah.

Bagi mereka, THR, BHR, bansos, atau apa pun bantuan yang lain tak sempat menginap lama di tangan atau rekening mereka. Uang-uang itu seakan langsung 'menguap' dihajar kenaikan harga kebutuhan, termasuk harga sebagian bahan pokok yang sudah mencuri start melambung sejak Februari. Kalau beruntung masih ada sisa, baru mereka akan belanjakan untuk kebutuhan Lebaran.

Begitu pula dengan kelas menengah yang di layar media sosial begitu tampak asyik berlibur, buka puasa bersama, nongkrong bareng. Pokoknya senang-senang. Seolah tidak ada kesusahan pada diri mereka. Padahal, di dalamnya penuh ironi. Di balik kegembiraan yang ditampilkan, banyak dari mereka yang sebenarnya sedang mempraktikkan fenomena 'mantab' alias makan tabungan.

Lonjakan konsumsi saat liburan panjang sering kali memang tidak dibiayai kenaikan pendapatan riil, tapi dari cadangan masa depan yang dipaksa cair lebih awal. Bahkan, tak sedikit yang menggantungkan keriangan sesaat itu pada jeratan paylater atau pinjaman online demi gengsi.

Dengan melihat kenyataan itu, pemerintah mestinya tak perlu terlalu bersukacita menyambut proyeksi tingginya pertumbuhan di triwulan I. Semringah boleh karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi yang disokong 100% konsumsi sekalipun tetaplah sebuah capaian. Namun, semringahnya jangan kelebihan. Secukupnya saja. Alih-alih mengglorifikasi angka, pemerintah perlu melongok lebih dalam kesulitan yang dihadapi rakyat.

Selain itu, kiranya pemerintah mesti berani jujur bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan hari ini ialah pertumbuhan yang dipicu 'doping'. Semacam tenaga buatan yang disuntikkan lewat konsumsi musiman, bukan 'otot' yang tumbuh dari penguatan sektor produksi.

Contohnya bisa kita lihat hari-hari ini. Uang masyarakat yang sedang melimpah saat ini pun banyak yang dibelanjakan untuk produk-produk impor. Sebagian yang mereka beli bukanlah baju, celana, atau sepatu yang dihasilkan dari keringat buruh pabrik di Jawa Barat atau Jawa Tengah, melainkan barang-barang produksi negara lain.

Uang memang beredar dan berputar, tetapi nilai tambahnya mengalir jauh ke luar negeri. Pada saat yang sama industri manufaktur dalam negeri, yang seharusnya menjadi otot pertumbuhan, justru masih berselimut kabut PHK. Kalau digambarkan dalam peribahasa, industri kita berada dalam situasi 'hidup segan mati tak mau'.

Pemerintah pasti tahu fondasi ekonomi yang tangguh tidak bisa dibangun hanya dari kegembiraan rakyat mereka membelanjakan uang di hari libur. Setelah libur panjang usai dan doping konsumsi sudah habis, kita akan kembali berhadapan dengan realitas pahit: tabungan yang kian tipis, harga pangan yang sulit turun, dan industri yang masih tertatih.

Kebijakan akan menjadi kunci, terlebih ditambah kerunyaman situasi terkini konflik di Timur Tengah yang kian memanas dan memicu guncangan ekonomi dari segala arah. Dampak dari meroketnya harga minyak dunia buat ekonomi Indonesia tidaklah main-main. Ia tidak hanya menguras APBN dan memperlambat mesin pertumbuhan, tapi juga mengerek inflasi. Tanpa kebijakan yang tepat, bisa-bisa THR yang diterima rakyat habis tak bersisa hanya untuk menambal inflasi yang melenting.