Bahlil Melawan Abuleke

LIMA tahun lalu (21 Januari 2021), di forum Podium ini saya menulis tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ketika itu, Bahlil masih Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Judul artikel saya ‘Bahlil yang Bihlul’.

Judul itu merujuk pada namanya, yang--kata seorang teman di pesantren--berasal dari bahasa Arab dan punya hubungan dengan akar kata bihlul. Kata bihlul, sebut sang teman, punya arti cerdas, pintar, smart.

Lihatlah, bagaimana saat menjadi Kepala BKPM, Bahlil yang bihlul seperti tak pernah kehilangan cara untuk mendulang prestasi. Bahkan, meraih prestasi puncak. Yaitu, saat ia bersama seluruh jajaran BKPM mewujudkan realisasi investasi yang melampaui target.

Hebatnya lagi, itu dicapai di tengah situasi serbasulit, yakni saat pandemi covid-19. Itu kian mengonfirmasi bahwa Bahlil adalah sang bihlul yang pintar nan banyak akal. Lalu, kini, ketika menjadi Menteri ESDM, Bahlil membuat gebrakan lagi, yakni untuk pertama kalinya dalam satu dekade, jajaran ESDM mampu mewujudkan target lifting minyak bumi di APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari.

Loh, kok bisa? Apa resepnya? Saat memberikan Kuliah Umum Menteri ESDM dalam rangka HUT ke-56 Media Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, pekan lalu, Bahlil menguraikannya secara gamblang. Pada kuliah umum selama hampir 75 menit itu Bahlil menjelaskan, ia awalnya tak terlalu mengerti bisnis di dunia energi dan sumber daya mineral. Namun, karena memikul tugas sebagai Menteri ESDM, ia pun menggunakan latar belakangnya sebagai aktivis, pengusaha, dan menteri investasi sebagai 'pemandu' awal mengenali sektor ESDM, termasuk minyak dan gas (migas).

Intuisinya jalan. Pengalaman sebagai praktisi memberikannya 'informasi' ke mana Bahlil memulai langkah. Ia lalu melontarkan satu istilah yang sering disebutnya sejak menjadi Kepala BKPM, yakni para abuleke. Sebuah diksi yang ia pakai untuk menyebut mereka yang gemar menyiasati aturan, berkelindan dalam kongkalikong, dan nyaman bermain di celah kebijakan. Para abuleke ini banyak bermain di segala lini, termasuk, amat mungkin, di instansinya. Maka, ia berniat membersihkan itu dulu.

Istilah abuleke itu tentu bukan sekadar seloroh. Ia pernyataan perang. Perang terhadap tata kelola lama yang permisif. Perang terhadap mentalitas 'asal produksi banyak, urusan harga belakangan'. Perang terhadap praktik tender yang kadang lebih dulu 'dibicarakan' sebelum diumumkan.

Bahlil memulainya dari batu bara, sebelum bicara sektor migas. Data global menunjukkan konsumsi batu bara dunia sekitar 8,9 miliar ton. Namun, yang benar-benar diperdagangkan di pasar internasional hanya sekitar 1,3 miliar ton. Dari angka itu, Indonesia menyuplai sekitar 560 juta ton, atau hampir 44% dari pasar ekspor dunia. Ironisnya, harga tetap dikendalikan asing. Di situlah ia menyebut adanya permainan para abuleke.

Bagaimana mungkin pemasok hampir setengah pasar tidak punya daya tawar harga? Bagaimana mungkin kita puas hanya mengerek HBA (harga batu bara acuan) untuk kepentingan pajak, tetapi pembayaran riil tetap mengikuti harga global yang kita sendiri tak kuasai?

Jawaban Bahlil sederhana, bahkan klasik, yakni faktor supply and demand, penawaran dan permintaan. Jika produksi melimpah sementara permintaan stagnan, harga pasti tertekan. Karena itu, ia memangkas rancangan kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara. Gerojokan batu bara ke global ia kurangi, ia sesuaikan. Langkah itu bukan untuk memusuhi pengusaha, melainkan untuk mengoreksi kebiasaan lama, yaitu produksi masif, tapi tanpa kalkulasi keseimbangan pasar.

Ada pesan moral di sana. Sumber daya alam bukan milik generasi hari ini saja. Ada anak-cucu yang kelak akan menagih warisan. Jika hari ini dijual murah dan dihabiskan serampangan, sejarah akan mencatat kita sebagai generasi pemboros. Itulah esensi pemangkasan RKAB.

Namun, perlawanan terhadap abuleke tak berhenti di batu bara. Ia merambah sektor migas, wilayah yang selama ini ia nilai sarat bisik-bisik. Wilayah yang, karena cuma sedikit saja yang betul-betul memahami detail, luput dari sorotan luas publik.

Bahlil menegaskan tender wilayah kerja (WK) migas harus terbuka. Tidak boleh ada 'bicara dulu sebelum tender'. Negara tidak boleh dimainkan. Ia bahkan menyitir istilah Presiden Prabowo Subianto tentang deep state, kelompok yang nyaman dengan pola lama dan ingin tetap memengaruhi kebijakan meski tak lagi memegang kendali formal. Pesannya tegas, yang boleh mengintervensi negara hanya presiden, bukan kelompok-kelompok bayangan.

Indonesia memiliki 110 wilayah kerja baru untuk eksplorasi. Itu bukan angka kecil. Di tengah kebutuhan menjaga ketahanan energi dan memperbanyak cadangan, eksplorasi ialah keniscayaan. Tanpa eksplorasi, cadangan menipis. Tanpa cadangan, kedaulatan energi rapuh.

Menariknya, Bahlil tak memagari diri pada satu skema kontrak. Ia membuka opsi cost recovery maupun gross split, selama interest rate of return (IRR)-nya ekonomis. Selama ini, investasi kerap 'lihat dan tunggu' karena minimnya kepastian. Bahlil mendobrak itu. Negara, katanya, tidak boleh hanya berpikir untung-rugi jangka pendek. Negara harus menjamin pelayanan, ketersediaan, dan ketahanan energi rakyat.

Di titik itu, kita melihat dua wajah kebijakan, yaitu pengendalian produksi demi harga dan cadangan jangka panjang serta pembukaan eksplorasi demi masa depan energi. Keduanya tampak paradoks, tetapi sesungguhnya bertemu di satu titik, yakni kedaulatan.

Melawan abuleke berarti membenahi tata kelola. Bukan sekadar menaikkan HBA atau mengumumkan tender terbuka, melainkan juga memastikan tak ada lagi ruang abu-abu yang bisa disusupi kepentingan sempit.

Tentu, jalan itu tak mudah. Pemangkasan RKAB bisa ditafsirkan sebagai pembatasan bisnis. Tender terbuka bisa mengusik kenyamanan lama. Tuduhan deep state bisa memantik resistensi politik. Namun, perubahan memang selalu berisik.

Pertanyaannya kini bukan apakah Bahlil berani melawan abuleke. Ia sudah melakukannya secara verbal dan kebijakan awal. Pertanyaannya ialah apakah sistem akan menguatkan perlawanan itu atau justru menelannya perlahan?

Melawan abuleke bukan pekerjaan satu menteri. Ia pekerjaan rezim, bahkan pekerjaan bangsa.

Jika negara benar-benar ingin berdaulat atas batu bara dan migasnya, yang harus dibangun bukan hanya keseimbangan supply-demand, melainkan keseimbangan moral dalam tata kelola. Tanpa itu, istilah abuleke hanya akan menjadi kosakata baru dalam kamus politik, yakni ramai di awal, lalu hilang ditelan kompromi.

Sejarah pun, seperti biasa, tidak pernah lupa mencatat siapa yang sungguh-sungguh melawan dan siapa yang sekadar berbicara. Bahlil yang bihlul sudah memulainya, dengan gerak, bukan sekadar gertak.