Rindu KPK yang Dulu

DULU, KPK benar-benar ada di hati. Dulu, KPK begitu dicinta lantaran kehebatan mereka memberantas korupsi. Namun, kini...?

KPK kiranya sedang bersulih posisi. Ia tak lagi menjadi lembaga penegak hukum paling kredibel di mata publik. Tingkat kredibilitasnya terjun bebas. Hasil survei menempatkannya di peringkat terbawah. Sigi terbaru Indikator Politik Indonesia, amsalnya, menghasilkan tingkat kepercayaan kepada KPK hanya 65% di bawah Kejaksaan Agung (75%), pengadilan (73%), Polri (69%), dan Mahkamah Konstitusi (68%).

KPK bolehlah dibilang sedang tenggelam di masa suram. Suram lantaran mereka dianggap tidak bisa lagi menjadi andalan memberangus korupsi. Suram lantaran dinilai telah kehilangan kekuatan akibat dari revisi Undang-Undang (UU) KPK Tahun 2019 yang mengamputasi independensi mereka.

Itu faktor eksternal. Kelakuan orang dalam tak kalah telak memberikan pukulan. Maraknya pelanggaran etika oleh pimpinan KPK amat menggerus kepercayaan. Terbongkarnya pungli yang dilakukan pegawai rutan KPK membuat mereka kian dijauhi.

Bagaimana publik bisa mempertahankan kadar kepercayaan jika mereka yang seharusnya memerangi korupsi justru melakukan korupsi?

Begitulah keadaannya. Celakanya lagi, KPK seolah minim niat dan tekad untuk memikat kembali hati rakyat. Kinerja mereka dinilai ala kadarnya. KPK yang dulu begitu garang sudah lama kehilangan taring. Operasi tangkap tangan alias OTT yang di masa lampau menjadi momok koruptor sudah berbulan-bulan tak lagi menyalak. Mejan.

Setidaknya delapan bulan tidak ada OTT KPK. Di awal tahun ini, tepatnya 11 Januari 2024, KPK menangkap Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara, Erik Adtrada Ritonga dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa. Dua minggu kemudian, penyidik melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur, terkait dengan dugaan korupsi dana insentif ASN di Pemkab Sidoarjo. Bupati Ahmad Muhdlor baru ditetapkan sebagai tersangka, Mei, selepas pemilu.

Setelah itu, KPK puasa OTT. Tiada operasi senyap yang selama ini terbukti ampuh untuk menindak para penggasak uang rakyat. Mereka baru berbuka puasa OTT pada 6 Oktober silam. Lokusnya di Kalimantan Selatan.

Kasusnya dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Kalsel. Tujuh orang menjadi tersangka, termasuk Gubernur Sahbirin Noor.

Begitulah, tatkala tahun ini tinggal tersisa dua bulan, baru tiga kali OTT yang dilancarkan KPK. Nilai korupsinya juga tak besar-besar amat, miliaran rupiah. Jumlah itu timpang ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, pada 2016 KPK melakukan 17 OTT. Lalu, pada 2017 sebanyak 19 OTT, pada 2018 30, pada 2019 21, pada 2020 7, pada 2021 7, pada 2022 10, dan pada 2023 8.

Tak bergigi lagikah KPK? Ada dugaan, KPK jarang OTT karena ada intervensi kekuasaan. Siapa yang mengintervensi? Ada yang menghubungkannya dengan Luhut Pandjaitan. Pada Agustus 2024, Luhut yang ketika itu menjabat menko maritim dan investasi terang-terangan menyebut OTT sebagai kampungan. Dia bilang, OTT sangat buruk bagi citra Indonesia. Dia minta tak perlu banyak drama OTT, tapi lebih mengutamakan pencegahan.

Ada dugaan, ada pula alasan dari KPK. Tentu, mereka membantah tuduhan ada intervensi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya mulai jarang OTT karena koruptor makin pintar. Menurutnya, OTT kini dianggap sebagai hiburan semata yang membuat masyarakat senang.

Ada dalih lain yang disampaikan jubir Tessa Mahardhika bahwa KPK memang tidak lagi fokus melakukan OTT, tapi fokus pada perkara dengan kerugian negara yang besar, juga fokus mengembalikan aset hasil korupsi ke negara. Kata dia, OTT ialah hal yang gampang dilakukan.

“Jadi, kenapa kita fokusnya kepada kerugian negara yang lebih besar dan mungkin sudah tidak terlalu banyak kegiatan tangkap tangan? Karena tangkap tangan itu cenderung mudah, ya, ada informasi, ada pemberi, ada penerima, ada barang bukti, langsung ditangkap, selesai,” begitu ujar Tessa secara daring melalui akun Instagram KPK, Jumat (25/10).

Alasan boleh saja, pembenaran pun dipersilakan. Namun, boleh juga dong rakyat mempersoalkan alasan dan pembenaran itu.

Kalau koruptor semakin pintar seperti kata Pak Alex, bukankah KPK berisi orang-orang pilihan yang semestinya lebih pintar daripada koruptor? Kalau OTT cuma dianggap sebagai hiburan, bukankah semestinya ia semakin digencarkan sehingga rakyat yang sudah mumet karena perilaku koruptor bisa senang?

Pun, seandainya memang fokus pada perkara yang lebih besar sehingga mengendurkan OTT, ya buktikan bahwa KPK bisa membongkar lagi perkara kakap, kelas berat. Bukankah malah Kejagung yang ngegas mengungkap kasus-kasus besar, bahkan superbesar?

Kasus korupsi PT Timah dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun salah satu contohnya. Korupsi PT ASABRI dengan kerugian Rp22,78 triliun, ekspor CPO (Rp18,3 triliun), dan Asuransi Jiwasraya (Rp16,8 triliun) contoh lainnya.

Teranyar, Kejagung pula yang meng-OTT tiga hakim pembebas Ronald Tanur. Kasus yang dalam pengembangannya mengungkap praktik mafia hukum melibatkan bekas pejabat di Mahkamah Agung, Zarof Ricar. Kasus yang membuat ratusan juta rakyat Indonesia nyaris pingsan karena di rumah Zarof diamankan uang hampir Rp1 triliun dan emas 51 kg.

Rakyat ingin KPK seperti dulu lagi. Rakyat tidak mau KPK ada, tetapi seperti tiada. Rakyat berharap Pak Prabowo mengembalikan kekuatan KPK. Mungkin perlu juga dia membawa mereka ke Akmil Magelang untuk retret seperti Kabinet Merah Putih kemarin. Kalau dibiarkan seperti sekarang, saya khawatir makin banyak rakyat yang berpendapat bubarkan saja KPK.