Stabilitas Politik Kabinet Prabowo

KESENJANGAN antara harapan dan kenyataan disebut sebagai masalah. Akan tetapi, dalam politik, jurang yang menganga antara harapan dan kenyataan dianggap sebagai seni mengelola kemungkinan.

Seni mengelola kemungkinan itulah yang melandasi pembentukan kabinet Presiden Prabowo Subianto. Kabinet dibentuk untuk membantu presiden menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial yang dihadirkan Prabowo berbasiskan janji kampanyenya. Janji itu, antara lain, menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6%-7% per tahun, dan menekan angka kemiskinan hingga di bawah 5%.

Konstitusi memberi Prabowo hak prerogatif untuk memilih menteri. Jumlah menteri tidak dibatasi. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara hanya menyebutkan jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.

UU Kementerian Negara juga tidak membatasi presiden terkait dengan sumber rekrutmen menteri. Pun tidak dilarang presiden merekrut menteri dari semua partai politik yang ada saat ini. Regulasi hanya menetapkan enam syarat menjadi menteri, di antaranya, sehat jasmani dan rohani serta memiliki integritas dan kepribadian yang baik.

Bisa saja ada kesenjangan antara penggunaan hak prerogatif presiden dan harapan publik. Prabowo merangkul semua partai politik, sedangkan publik menginginkan adanya oposisi.

Keinginan publik itu terekam dalam hasil survei teranyar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menemukan 64,5% publik menginginkan ada partai dalam jumlah cukup besar mendekati separuh yang seharusnya berada di luar pemerintahan.

Menurut survei yang digelar pada 4-11 Oktober 2024 itu, ada 67,5% masyarakat setuju presiden dan pelaksanaan pemerintahannya wajib diawasi DPR, dan supaya pengawasan ini sungguh-sungguh, harus ada partai politik yang memiliki wakil di DPR berada di luar pemerintah. Konsep partai politik di luar pemerintah disebut sebagai oposisi.

Oposisi, menurut Prabowo, bukanlah cerminan budaya bangsa Indonesia. “Jangan mau ikut-ikutan budaya lain. Budaya Barat itu mungkin suka oposisi, gontok-gontokan, enggak mau kerja sama," kata Prabowo saat menghadiri penutupan Kongres Ke-3 Partai NasDem pada 27 Agustus 2024.

Penolakan Prabowo atas konsep oposisi sudah terbaca pada saat pidatonya seusai ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih pada 24 April 2024. Setelah kontestasi pemilu, kata Prabowo, rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama.

“Harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia,” tegas Prabowo.

Prabowo tidak gentar jika orang menyebut pemerintahannya gemuk. ”Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Ada yang bilang, ’Wah, kabinet Prabowo gemuk’. Ya, negara kita besar, Bung!” kata Prabowo pada 9 Oktober 2024.

Keutamaan Prabowo ialah satu kata dengan perbuatan. Ia mencoba merangkul semua kelompok, termasuk partai politik yang tidak mendukungnya pada Pilpres 2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diajak Prabowo masuk kabinet, padahal Muhaimin menjadi calon wakil presiden dari capres Anies Baswedan.

Muhaimin termasuk dalam 54 orang yang disebut sebagai calon menteri dipanggil Prabowo ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada 14 Oktober 2024. Pada Selasa (15/10) ada 59 orang, diduga calon wakil menteri dan kepala badan, yang datang ke kediaman Prabowo.

Kalau dilihat dari sosok-sosok yang datang ke Kertanegara, ada nama-nama mengejutkan, tetapi banyak pula yang tidak mengejutkan. Banyak muka baru, tetapi muka-muka lama masih tampak dominan. Banyak yang masih berusia muda, tetapi yang sudah senior pun tak kalah banyak.

Jika ditelaah secara saksama dari nama-nama yang diundang itu, tampak sangat jelas keinginan Prabowo untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

Nama-nama calon menteri dari jalur partai politik dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik. Tidaklah mengherankan sejumlah ketua umum partai politik diberi karpet merah menuju kabinet Prabowo.

Efektivitas pemerintahan dijaga Prabowo dengan memboyong 16 menteri Joko Widodo. Kehadiran para menteri Jokowi di kabinet Prabowo itu sekaligus memperlihatkan komitmennya terkait dengan keberlanjutan.

Prabowo mencoba meramu kabinet dari jalur partai politik dan teknokrat serta profesional. Ia meramu secara apik sistem presidensial dengan multipartai. Tidaklah berlebihan untuk menyebut kabinet Prabowo sebagai kabinet kolaborasi.

Kabinet kolaborasi hakikatnya menjaga keseimbangan jumlah menteri dari jalur politik dan jalur teknokrat serta profesional. Juga menjaga keseimbangan antara kepentingan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

Kiranya Prabowo menempatkan menteri yang berlatar belakang dari kalangan profesional pada pos-pos yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Elok pula jika menteri dari partai politik tahu diri untuk tidak cawe-cawe demi kepentingan partai mereka.