Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TAHUN 2023 kita lalui dengan kian merambaknya kecemasan. Sebagian ialah warisan masa lalu, tapi tidak sedikit yang diproduksi oleh hal-hal baru. Selimut ketakutan akibat pandemi covid-19 memang sudah tiada. Namun, kecemasan dan ketakutan lain masih menghantui kehidupan bangsa.
Di bidang ekonomi, orang-orang mulai cemas karena sendi-sendi penopang daya beli makin keropos. Ekonomi bergerak, tetapi lebih banyak dirasakan lingkaran-lingkaran terbatas. Mereka yang di tengah kian 'mantab' alias makan tabungan.
Mereka yang di bawah hanya menumpu kepada bantuan sosial dan semakin kehabisan cara untuk mendulang pendapatan. Fenomena ketimpangan yang masih menganga membuat kecemasan terus menumpuk. Ada yang mencoba bertahan, ada pula yang memilih mengakhiri hidup.
Mereka itu kaum marginal secara ekonomi. Kecemasan menghantui mereka berlipat-lipat karena kian menganganya ketimpangan, tidak setaranya akses kesempatan mendapatkan pekerjaan (banyak yang diuntungkan 'ordal' alias orang dalam), akses berusaha, dan permodalan.
Di bidang sosial, kohesivitas sosial makin memudar. Banyak orang lebih peduli pada diri sendiri. Solidaritas memang menggema untuk sejumlah tema di jagat maya, tapi mulai senyap di alam nyata. Bahkan, sekadar mencari teman atau tetangga untuk berkeluh kesah makin susah.
Tidak mengherankan bila bertetangga tidak lagi perlu tahu apa yang terjadi dengan tetangga mereka. Kemiskinan benar-benar dirasakan sendirian. Kelaparan disimpan karena teriakan justru akan menambah lapar. Di sebuah tempat di Nusa Tenggara Timur, ada seorang ayah yang merobek perutnya karena lapar dan tidak sanggup lagi melihat keluarganya ikut lapar. Kisahnya memang diketahui, tapi bukan karena pergumulan sosial dengan tetangga, melainkan setelah viral di media sosial.
Di bidang politik, apalagi. Kecemasan berkecamuk di dada orang-orang yang berbeda sikap dengan penguasa. Bila ia punya usaha, karena berbeda dan siap membelanjakan sebagian hartanya untuk memperjuangkan keyakinan politik yang berbeda itu, siap-siaplah untuk diselisik pajaknya, izinnya, amdalnya, ini-itunya.
Bila ia seorang aktivis kampus, suara kritisnya akan mencemaskannya karena ia mesti siap diselisik tingkah moral personal hariannya. Sedikit saja salah bicara, ia bisa diperkarakan karena dianggap melakukan pelecehan seksual secara verbal.
Bila ia kelompok dan rombongan yang berbeda, dan hendak mempresentasikan argumentasi mengapa memilih jalan berbeda, siap-siaplah untuk dipersoalkan acaranya. Bisa-bisa, dicabut izin acaranya hanya beberapa jam sebelum acara dimulai. Kebebasan berbicara memang masih terlaksana, tapi bibit-bibit jebakan otoritarianisme, meminjam istilah Levitsky dalam How Democracies Die, mulai disemai di mana-mana.
Di jagat maya, kata Wakanda dan Konoha kerap menjadi pilihan untuk menggantikan 'Indonesia' bila ingin mengkritisi kebijakan. Pemilihan kata itu dirasa aman dari delik pidana pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, kecemasan masih menggunung.
Saya sepakat dengan tulisan Yudi Latif dalam salah satu bukunya, Negara Paripurna, yang menyebutkan bahwa warisan terbaik para pendiri bangsa ini ialah politik harapan (politic of hope), bukan politik ketakutan atau kecemasan (politic of fear). Politik yang dibangun landasan harapan akan melahirkan kesadaran, kesukarelaan atau partisipasi aktif, dan membawa energi berlimpah untuk perubahan.
Sebaliknya, politik yang bertumpu pada penyebaran ketakutan dan kecemasan bakal menciptakan apatisme. Juga, memunculkan ketidakpercayaan, pragmatisme, serta energi negatif yang menghambat kemajuan bangsa.
Mulai terasa orang-orang mulai dimarginalkan secara politik. Mereka yang marginal secara politik itu dilanda kecemasan karena bertumbuhnya ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya kekuasaan dan perlakuan hukum. Untuk kasus yang sama, bahkan lebih kecil dan belum jelas alat bukti dan perkaranya, orang bisa saja berurusan dengan hukum asal memilih jalan berbeda dengan kehendak kekuasaan.
Tahun 2023 memang segera berakhir. Namun, rasa cemas sepertinya belum akan sirna, khususnya di hati orang-orang yang memilih jalan berbeda.
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved