Gusti Ledun

TAK banyak kepala desa seperti Gusti Lendu. Di tangannya, Tapobali, desa terisolasi di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menjadi desa yang penuh pesona untuk berwisata.

Sumber daya alam yang memesona sebagai karunia Ilahi tak dibiarkannya hanya sedap dipandang mata tanpa melahirkan multiplier effect bagi warga desanya. Pantai Tapobali yang menghadap ke Laut Sawu, wilayah selatan Lembata, merupakan wisata unggulan yang melahirkan sektor-sektor lain yang produktif di desa tersebut.

Di bawah kepemimpinan Gusti Ledun sebagai kepala desa, Tapobali juga terus mengembangkan potensi ekonomi kreatif melalui tenunan, anyaman, tambak garam, dan lainnya (Media Indonesia, 9/5).

Di tangannya, dana desa yang baru digunakan dalam dua tahun terakhir bukan untuk bancakan, sekadar membuat tugu desa, melainkan benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa, khususnya kaum mudanya agar tidak melakukan urbanisasi ke kota-kota besar.

Di era saat ini dalam semangat membangun dari pinggiran oleh pemerintahan Jokowi tak ada alasan sebuah desa tak bergairah kehidupannya, terlebih warganya menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Desa seharusnya berdaya ketika UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa resmi diberlakukan. Sejak UU tersebut tujuh tahun diundangkan ratusan triliun dana desa dari APBN mengalir deras setiap tahun. Presiden Jokowi mengatakan sampai pada 2022, pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp468 triliun. “Jangan dipikir ini uang kecil, ini uang gede sekali, besar sekali, dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun,” kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/3).

Namun, adanya payung hukum dan limpahan fulus bukan jaminan desa-desa di Indonesia akan berdaya, memikat, dan menyejahterakan warganya. Ungkapan man behind the gun sangat tepat untuk direnungkan dalam rangka memilih calon pemimpin di desa. Sumber daya manusia yang memimpin di desa ialah faktor determinan yang akan membawa ke mana sumber daya alam di desa itu berlabuh.

Sosok seperti Gusti Ledun mampu membangun Desa Tapobali berdasarkan prinsip-prinsip good governance, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Kebijakan yang akuntabel, berdasarkan kajian yang matang, akan menciptakan daya pijak yang kuat, tidak akan terombang-ambing oleh gosip dan semburan kebohongan lainnya (hoaks).

Demikian pula transparansi, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan secara terang benderang, bukan ruang gelap atau setengah kamar, akan menciptakan kepercayaan masyarakat. Semua pihak bisa memantau dan mengontrol proses pengambilan sebuah kebijakan.

The last but not least ialah partisipasi. Proses pengambilan kebijakan yang melibatkan banyak warga di desa akan melahirkan semangat gotong royong, sense of belonging, dan bisa mengakselerasi pencapaian sebuah kegiatan.

Senapas dengan prinsip tersebut, Pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Jika di desa-desa di Tanah Air memiliki sosok kepala desa seperti Gusti Ledun tentu kita tak akan dipusingkan dengan laju urbanisasi yang seolah tak terbendung ini. Indonesia ialah salah satu negara yang tercepat pergerakan kaum urbannya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pada 2045 diprediksi akan ada 220 juta penduduk RI yang tinggal di wilayah perkotaan atau sekitar 70% dari total populasi. Tren urbanisasi ini meningkat dari angka 56% yang ada saat ini.

"Pada 2045 sebanyak 220 juta penduduk RI akan tinggal di daerah perkotaan atau meningkat dari 56% jadi 70% dari total populasi," katanya saat membuka acara Indonesia Housing Forum secara virtual, Kamis (14/10/2021).

Alhasil, Indonesia akan menjadi negara urban. Bukan lagi negara agraris. Hal ini tentu menyedihkan ketika desa-desa yang nan indah ditinggalkan warganya, terutama kaum mudanya, sang penggerak perubahan, menuju kota untuk mengadu nasib. Jika hal itu terjadi, pada akhirnya desa akan menjadi arena romantisme masa kecil, seperti yang dinikmati jutaan pemudik. Desa tidak lagi menjadi pujaan hati, seperti lagu L Manik!